PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pencegahan terhadap risiko stunting di Kota Padang terus
dilakukan. Menurut basis data pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana (DP3AP2KB), keluarga berisiko
stunting pada tahun 2024 menurun drastis.
Kepala DP3AP2KB, Eri Sanjaya mengatakan, basis data terhadap pencegahan jumlah keluarga berisiko stunting pada tahun 2022 sebanyak 37.400 keluarga. Angka tersebut
menurun pada tahun 2023 menjadi 23.000 dan
turun lagi secara signifikan pada 2024 menjadi
17.850 keluarga.
“Data yang bisa diperoleh dari DP3AP2KB adalah data keluarga berisiko stunting. Sedangkan data anak yang mengalami
stunting, datanya ada pada Dinas Kesehatan.
Kita dari DP3AP2KB fokus pada pencegahan,” katanya, Senin (21/10) kemarin.
Penurunan drastis terhadap jumlah keluarga
berisiko stunting pada 2024, katanya, merupakan penurunan yang sangat signifikan karena pihaknya terus melakukan verifikasi lapangan setiap tahun, advokasi serta konseling.
“Ada banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang. Kita mendapatkan penghargaan tingkat Provinsi Sumbar selaku penanganan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) terbaik di Sumbar,” ujarnya.
Ia katakan, penurunan angka tersebut disebabkan oleh optimalisasi tugas pokok dan
fungsi TPK serta meningkatkan edukasi
konseling kepada lapisan masyarakat, terutama sasara.
“Sasaran yaitu salah satunya pasangan usia
subur yang akan melangsungkan pernikahan
melalui aplikasi elsimil. Semenjak dilaunching,
data calon pengantin pada Elsimil tahun 2023
sudah mencapai 41.000 data. Sedangkan pada
tahun ini bertambah sebanyak 1.484.
Peningkatan ini sebagai dampak dari peranan
tugas TPK yang dimaksimalkan,” ujarnya lagi.
Dalam melakukan pencegahan stunting,
DP3AP2KB juga bekerja sama dengan Kantor
Urusan Agama (KUA) untuk mendata
pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan membuat akun di aplikasi elsimil.
“Edukasi ini akan terus dilakukan sehingga
pencegahan stunting dapat kita lakukan sejak
dini. Pasangan yang akan menikah harus
mengikuti tes kesehatan di Puskesmas dan
mendapatkan edukasi di KUA, baik tentang
pernikahan maupun edukasi pencegahan
stunting,” ucapnya.
Dikatakannya, pencegahan risiko stunting
juga melibatkan SKPD terkait dalam rangka
meningkatkan sosialisasi edukasi konseling
tentang penanganan stunting berdasarkan
program kerja di SKPD masing-masing.
“Seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Pembersihan Lingkungan, Dinas Kesehatan,
PUPR. Kerja sama itulah yang kemudian
mengakibatkan penanganan pengurangan
keluarga berisiko stunting di Kota Padang
sangat signifikan. Maka seluruhnya memang
harus dikoordinasikan melalui TPPS. Menurut
hemat kami, jumlah anak stunting di Kota
Padang pun mengalami penurunan yang sangat bagus,” katanya. (*)