PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah di daerahnya. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengusulkan pembangunan 1.912 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Susun Negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI.
Usulan itu disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kemen PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A.Cd, saat pertemuan di Jakarta, Senin (20/10). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan hunian layak di Kota Pariaman.
“Berdasarkan pendataan, terdapat 1.912 rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu agar rumah-rumah ini bisa diperbaiki dan menjadi layak ditempati,” ujar Yota Balad.
Selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Pemko Pariaman juga mengajukan pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara) bagi ASN di lingkungan pemerintah kota. Menurutnya, banyak pegawai negeri di Pariaman yang belum memiliki rumah pribadi dan masih tinggal bersama keluarga atau mengontrak.
“Banyak ASN kita, terutama yang baru diangkat, masih menumpang atau menyewa karena penghasilan belum mencukupi untuk membeli rumah. Rusunara diharapkan menjadi solusi agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” tambahnya.
Saat ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Pariaman tengah melakukan proses penginputan data RTLH ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) milik Kemen PKP. Langkah ini dilakukan agar usulan pembangunan dapat diproses sesuai prosedur nasional.
Yota menegaskan, pihaknya menaruh harapan besar agar program tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat dan masuk dalam prioritas pembangunan tahun anggaran 2026. “Kami berharap usulan ini mendapat lampu hijau dan bisa segera direalisasikan,” ucapnya.
Ia menilai, peningkatan kualitas hunian bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial masyarakat. Rumah yang layak huni, kata Yota, dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas warga, termasuk ASN.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Plt. Kepala Dinas PUPRP Riko Jamal, Plt. Kepala BPKPD Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Rozy Koesmadi, serta Kabid Yankes Dedi Kurnia Illahi.
