HARIANHALUAN.ID – Jatah pupuk subsidi daerah pada 2023 berkurang, termasuk di Kota Pariaman pupuk jenis NPK Phonska berkurang sekitar 100 ton. Namun untuk kuota pupuk urea bertambah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pupuk NPK Phonska untuk Pariaman pada 2023 sebanyak 443 ton yang kondisi tersebut mengalami penurunan sekitar 100 ton. Kondisi ini sama dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” kata Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Dasril di Pariaman, Selasa (31/1/2023).
Dasril mengatakan, untuk pupuk urea bersubsidi untuk Kota Pariaman tahun ini sebanyak 864 ton, jumlah ini meningkat sekitar 150 ton dari 2022 yang hanya sekitar 700 ton.
“Untuk tahun 2021 dan 2022 kebutuhan pupuk subsidi ini diberikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKKT) yang disusun bersama dengan penyuluh-penyuluh, namun untuk 2023 berbeda,” katanya.
Sementara untuk tahun 2023 kuota pupuk bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam pembagiannya kepada petani ditetapkan melalui surat keputusan wali kota. “Jadi semua langsung dari pusat berbeda dengan tahun sebelumnya,” katanya.
Ia mengatakan, meskipun kuota pupuk urea bersubsidi meningkat, namun belum mencukupi kebutuhan petani di daerah itu, sehingga pihaknya mengarahkan petani menggunakan pupuk organik.
“Untuk membantu kekurangan pupuk ini, kita juga telah memiliki pengolahan pupuk organik yang berada di Desa Padang Biriak-Biriak, Kurai Taji, dan Marunggi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, walaupun produksi unit pengolahan pupuk dari bahan kotoran sapi tersebut masih sedikit, namun membantu menopang kekurangan pupuk urea bersubsidi yang didapat oleh petani di Pariaman.
Selain menerima pupuk urea dan NPK Phonska bersubsidi, lanjutnya, Pariaman pada tahun ini juga menerima 60 ton pupuk NPK Formula bersubsidi. “Kalau pupuk jenis NPK Formula ini khusus untuk tanaman kakao,” ujarnya.
Ia menyampaikan, terkait dengan persepsi pemerintah pusat yang sebelumnya menganggap Pariaman merupakan kota yang tidak memiliki potensi memiliki lahan pertanian. “Pemerintah pusat beranggapan seperti itu, padahal di Pariaman ini masih banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Setidaknya tiga dari empat kecamatan di Pariaman, yaitu Pariaman Selatan, Utara, dan Timur berpotensi dikembangkan untuk lahan pertanian dan peternakan. Selain itu, daerah itu memiliki petani sebanyak 3.300-an orang. Ia menambahkan, setelah Wali Kota Pariaman menyurati pihak terkait di pemerintah pusat terkait kondisi tersebut, maka persepsi tersebut sudah diluruskan. (*)