HARIANHALUAN.ID – Berdasarkan hasil survei tahun 2022 bahwa angka stunting di Sumbar meningkat menjadi 25,2, dibandingkan dengan tahun lalu. Sumatra Barat (Sumbar) berada pada angka 23,3. Kenaikan ini ditemukan pada tujuh daerah kabupaten/kota.
“Jadi ada tujuh daerah di Sumbar yang angka stunting-nya naik, sehingga berpengaruh pada presentasi secara umum, walaupun ada daerah yang menurun,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati saat sosialisasi advokasi dan KIE penanganan stunting bersama mitra kerja di Kota Pariaman, Selasa (14/2/2023).
Fatmawati menjelaskan, daerah yang naik itu adalah Agam, Pasaman Barat, Solok Selatan, Dhamasraya, Mentawai, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Untuk penurunan angka ini perlu dilakukan sinergi multi sektor, sehingga bisa mencapai target berdasarkan perpres yaitu stunting secara nasional pada angka 14 parsen pada 2024 mendatang.
“Kota Pariaman ini Alhamdulillah sudah turun 1,9 persen, angka ini cukup signifikan dengan adanya sinergi yang dilakukan oleh Wali Kota Pariaman bersama dengan beberapa stakeholder,” katanya.
Walaupun hanya tujuh yang naik, tetapi semua kabupaten/kota di Sumbar ini tetap harus dilakukan intervensi, agar angka stunting-nya tidak meningkat. Ia juga mengapresiasi Pemko Pariaman ini yang langsung melakukan intervensi turun ke desa-desa yang ada di Pariaman ini, dengan bekerja sama seluruh pihak untuk melihat faktor apa yang menyebabkan terjadinya stunting itu.
“Untuk menekan angka stunting ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi juga seluruh pihak,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pengendalian angka stunting ini tidak hanya pada bayi saja, akan tetapi jauh sebelum kehamilan, dimana semua harus dijaga agar tidak terjadinya stunting. “Untuk stunting itu sendiri berat bayi tidak boleh kurang dari 2,5 kg dan panjang 48 cm saat lahir,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, penurunan angka stunting ini harus dilakukan bekerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Pariaman bisa dibilang sukses menjalankan amanat dari perpres itu sendiri, yang menekankan penurunan stunting dengan secara bersama,” ujarnya.
Hal itu sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh Ade di DPR RI, yang juga diperintah bersama dengan belasan lembaga lainya untuk juga ikut menekan angka stunting ini di Indonesia.
“Salah satunya kami mendorong penurunan angka stunting dengan cara mengucurkan dana alokasi khusus (DAK),” katanya.
Dimana pihaknya tahun lalu juga telah menyalurkan DAK untuk membangun jamban sehat bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban di Pariaman. Jamban yang tidak sehat, juga salah satu faktor penyebab terjadinya stunting ini.
“Dengan adanya bantuan ini tidak ada lagi masyarakat yang buang air sembarangan lagi,” ujarnya.
Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan penurunan angka stunting di Pariaman ini dilakukan secara bersama-sama dengan pola membagi anak yang stunting ini kepada semua pihak yang ada di Pariaman ini.
“Kami melakukan intervensi selama dua bulan dan langsung dilihat hasilnya cukup bagus, dimana kami terus mendrop kebutuhan anak tersebut setelah ditimbang beratnya sudah bertambah,” katanya. Ia menargetkan, tahun ini angka stunting Kota Pariaman ini bisa turun drastis kalau tidak bisa zero setidaknya mendekati itu. (*)