Pemko Pariaman Sosialisasikan Ancaman TPPO Bagi Pekerja Migran
HARIANHALUAN.id – Pemerintah Kota Pariaman mengadakan sosialisasi pekerja migran dalam menghadapi ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tema lindungi buruh migran Indonesia dari TPPO, di Aula Balaikota, Selasa (26/9/2023).
Adapun narasumber Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani diwakili Direktur Pelindungan Dan Pemberdayaan Kawasan Amerika Dan Pasifik Dwi Anto, Kapolres Pariaman AKBP. Abdul Azis, Margareta Anita, Feby Dt. Bangso, dengan keynote Speaker Wali Kota Pariaman Genius Umar.
Peserta sosialisasi merupakan perwakilan dari OPD Pemko Pariaman, Camat se-Kota Pariaman, Kepala Desa/Lurah se-Kota Pariaman dan organisasi kemasyarakatan.
Genius Umar, yang ikut hadir dalam jaringan (daring), mengatakan tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks, dengan akar penyebab masalah yang kompleks pula, modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi sebagai pelakunya.
“Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Indonesia umumnya dan Kota Pariaman khususnya, memerlukan ’kerja bersama’ yang harmonis dan sinergis dari para pihak terkait, dimulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah, mulai dari tingkat desa, sampai ke tingkat pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan Dan Pemberdayaan Kawasan Amerika Dan Pasifik Dwi Anto mengatakan sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam mengedukasi tentang ancaman TPPO dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya melawan dan mencegah praktik tindakan illegal.
“Langkah-langkah pencegahan seperti ini tidak hanya berkontribusi pada keamanan nasional, tetapi juga berperan penting dalam melindungi mereka yang paling rentan dari eksploitasi dan penindasan,” sebutnya.
Hal ini menjadi langkah strategis dengan tujuan untuk penguatan koordinasi dan dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi kepada jajaran pemerintah daerah dan gugus tugas daerah tentang strategi pencegahan dan penanganan TPPO dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan gugus tugas untuk mengawal isu TPPO. (*)