PASBAR, HARIANHALUAN.ID – Tenaga honorer R2 dan R3 yang telah mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2024 lalu, namun belum mendapatkan formasi atau tidak lulus mengadu ke DPR RI didampingi anggota DPRD Pasbar. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Pertemuan aliansi honorer R2 dan R3 Pasaman Barat dengan anggota DPR RI Komisi ll Rahmat Saleh bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Supriono dan Suwandi dari Komisi II di gedung parlemen DPR RI beberapa waktu lalu.
Rahmad Saleh tergabung di Komisi II secara umum membidangi birokrasi dan pemerintah, sehingga dirasa tepat ketika tenaga honorer Kabupaten Pasaman Barat yang telah mengabdi selama ini mengadu kepada mereka. Namun tidak diangkat menjadi PPPK penuh waktu dengan beberapa persoalan.
“Hari ini saya menerima rombongan aliansi honorer R2 dan R3 Kabupaten Pasaman Barat,” katanya.
Ia menambahkan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh aliansi honorer R2 dan R3 tentang keresahan yang mereka rasakan terkait dengan seleksi PPPK tahun 2024 lalu. Apalagi pengacuan PPPK ini sudah tahap terakhir dan akan dilantik pada April atau Mei mendatang.
“Untuk itu, kita akan memperjuangkan kepada Menpan RB agar formasi yang diajukan oleh pemda dikabulkan dan semua permasalahan tersebut akan selesai tahun 2025 ini,” katanya.
Ia juga berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar menyelesaikan persoalan ini. “Ini PR kita. Agar semua tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Pasaman Barat bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, jangan ada data honorer yang sifatnya fiktif,” kata Rahmad Saleh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Supriono dan didampingi anggota DPRD Suwandi menjelaskan bahwa pertemuan aliansi honorer R2 dan R3 Kabupaten Pasaman Barat dengan Komisi II DPR RI merupakan tindaklanjut aksi ke DPRD Kabupaten Pasaman Barat beberapa waktu lalu.
“Mereka menyampaikan aspirasi kepada kami beberapa waktu lalu tentang tuntutan mereka, agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.
Ia melanjutkan, ada tiga tuntutan aliansi honorer R2 dan R3 yakni meminta DPRD Pasaman Barat memperjuangkan mereka diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Kemudian mereka meminta jika tetap dijadikan PPPK paruh waktu, mereka meminta adanya peluang untuk menjadi PPPK penuh waktu dikemudian hari.
“Jika tetap menjadi PPPK paruh waktu, mereka meminta agar gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP),” kata Supriyono mengakhiri. (*)