Disdukcapil Pasaman Barat Gandeng Nagari Defenitif Baru untuk Pemutakhiran Dokumen Kependudukan
Nasrizal
Disdukcapil Pasaman Barat Gandeng Nagari Defenitif Baru untuk Pemutakhiran Dokumen Kependudukan
HARIANHALUAN.ID - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat (Pasbar) menggelar rapat pemutakhiran dokumen kependudukan, dengan menggandeng nagari defenitif baru yang telah menerima kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pasbar, Hendra Putra pada Rabu (1/2/2023) di Auditorium Kantor Bupati Pasbar.
Sekda Hendra Putra mengatakan, dengan diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, serta telah selesai proses pemutakhiran data penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, secara otomatis seluruh penduduk di nagari defenitif baru sudah pindah alamat dari nagari induknya. Sebanyak 98.000 lebih kartu keluarga akan mengalami perubahan.
"Nagari definitif baru harus segera dan penuh semangat bersama Disdukcapil dalam percepatan penerbitan dan pemutakhiran dokumen kependudukan di wilayahnya masing-masing. Dan untuk memantapkan pemutahiran ini, maka perlu kita bicarakan bersama dan memantapkan langkah melalui kegiatan hari ini," ujar Hendra Putra.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kependudukan maupun data perseorangan agar mendapatkan data yang valid, demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
"Sebab, data kependudukan ini sangat penting artinya bagi masyarakat. Sebentar lagi akan memasuki dan menyongsong Pemilu 2024 dan memiliki dokumen kependudukan (KK dan KTP) merupakan salah satu syarat wajib bagi seseorang bisa menjadi calon peserta pemilu," ujar Hendra Putra.
Apalagi, lanjutnya, saat ini Pemkab Pasbar juga telah meresmikan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan memiliki KTP dan KK sebagai syarat pendaftaran administrasi.
“Siapkan KK dan KTP, jika ada masyarakat yang belum memiliki dua hal ini, kepada wali nagari diharapkan bisa membantu pengurusannya. Tidak ada masyarkat yang sakit yang tidak berobat, karena berobat gratis ini adalah program pemerintah,” ucap Hendra Putra.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Yulisna menyampaikan bahwa pemutakhiran data penduduk ini harus segera dilakukan, agar tidak ada lagi kendala dalam urusan pelayanan publik lainnya yang menyajikan dokumen kependudukan sebagai persyaratannya.
"Untuk kebutuhan KTP warga yang memiliki smartphone, juga dapat menggunakan identitas kependudukan digital. Dengan aplikasi tersebut warga bisa memiliki KTP atau KK dan beberapa dokumen lain, seperti BPJS Kesehatan, NPWP dan lainnya secara digital. Kita berharap data kependudukan di Pasaman Barat semakin valid berkat kerja sama kita semua," katanya. (*)
Sekda Pasbar, Hendra Putra didampingi Disdukcapil Yulisna menggandeng wali nagari dalam administrasi kependudukan. Osniwati
HARIANHALUAN.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat (Pasbar) menggelar rapat pemutakhiran dokumen kependudukan, dengan menggandeng nagari defenitif baru yang telah menerima kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pasbar, Hendra Putra pada Rabu (1/2/2023) di Auditorium Kantor Bupati Pasbar.
Sekda Hendra Putra mengatakan, dengan diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, serta telah selesai proses pemutakhiran data penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, secara otomatis seluruh penduduk di nagari defenitif baru sudah pindah alamat dari nagari induknya. Sebanyak 98.000 lebih kartu keluarga akan mengalami perubahan.
“Nagari definitif baru harus segera dan penuh semangat bersama Disdukcapil dalam percepatan penerbitan dan pemutakhiran dokumen kependudukan di wilayahnya masing-masing. Dan untuk memantapkan pemutahiran ini, maka perlu kita bicarakan bersama dan memantapkan langkah melalui kegiatan hari ini,” ujar Hendra Putra.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kependudukan maupun data perseorangan agar mendapatkan data yang valid, demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
“Sebab, data kependudukan ini sangat penting artinya bagi masyarakat. Sebentar lagi akan memasuki dan menyongsong Pemilu 2024 dan memiliki dokumen kependudukan (KK dan KTP) merupakan salah satu syarat wajib bagi seseorang bisa menjadi calon peserta pemilu,” ujar Hendra Putra.
Apalagi, lanjutnya, saat ini Pemkab Pasbar juga telah meresmikan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan memiliki KTP dan KK sebagai syarat pendaftaran administrasi.
“Siapkan KK dan KTP, jika ada masyarakat yang belum memiliki dua hal ini, kepada wali nagari diharapkan bisa membantu pengurusannya. Tidak ada masyarkat yang sakit yang tidak berobat, karena berobat gratis ini adalah program pemerintah,” ucap Hendra Putra.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Yulisna menyampaikan bahwa pemutakhiran data penduduk ini harus segera dilakukan, agar tidak ada lagi kendala dalam urusan pelayanan publik lainnya yang menyajikan dokumen kependudukan sebagai persyaratannya.
“Untuk kebutuhan KTP warga yang memiliki smartphone, juga dapat menggunakan identitas kependudukan digital. Dengan aplikasi tersebut warga bisa memiliki KTP atau KK dan beberapa dokumen lain, seperti BPJS Kesehatan, NPWP dan lainnya secara digital. Kita berharap data kependudukan di Pasaman Barat semakin valid berkat kerja sama kita semua,” katanya. (*)
