PASBAR, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) menggelar rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKpkd) Kabupaten Pasbar terkait penanganan kemiskinan ekstrem, di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Selasa (30/1). Ditargetkan, tahun 2024 menjadi tahun terakhir untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut menjadi nol persen.
Pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasbar masih tercatat sebesar 6,92 persen, atau setara dengan 33.520 jiwa. Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat.
“Di tengah kemajuan teknologi saat ini, masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan banyak hal, seperti terbatasnya lapangan kerja, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), hambatan geografis, dan bahkan karena faktor budaya. Selain itu, kami menyadari masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum terintegrasi dan tepat sasaran,” katanya.
Ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut hanya mampu diturunkan sebesar 0,01 poin, dan jika dibandingkan dengan individu miskin tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 610 jiwa. Meski demikian, jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu.
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 terdapat 34.436 keluarga, atau setara dengan 164.341 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan daerah.
“Masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasbar. Mulai dari kurangnya sinkronisasi dan sinergitas, belum seragamnya basis data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi TKPKD, hingga belum optimalnya upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat dan swasta,” katanya.
Berdasarkan analisa data di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih rendah. Sehingganya, perlu dilakukan penajaman program agar menyasar keluarga dan individu prioritas berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggungnya.
“Kami telah melakukan advokasi kebijakan terhadap perusahaan dengan mengintegrasikan tiga isu nasional utama, yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK-PPS-PPKE), dengan memadupadankan data,” katanya. (h/ows)