PASBAR, HARIANHALUAN.ID- Jembatan Rambin Sikabau di Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, yang merupakan akses menuju kebun masyarakat dan satu-satunya titik evakuasi jika terjadi gempa atau tsunami, ambruk pada bulan Agustus lalu.
Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi didampingi Ketua DPRD Pasbar sementara, Dirwansyah, perwakilan Dinas PUPR Pasbar, BPBD, Camat Koto Balingka, dan stakeholder terkait meninjau Rambin tersebut, Kamis (19/9/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan rasa syukur atas telah dibangunnya jalan menuju Sikabau. Selain itu, ia menyampaikan bahwa masyarakat masih terkendala akibat ambruknya jembatan menuju perkampungan wisata pantai itu.
“Tadi kita sudah meninjau pengerjaan jembatan Sikabau. Jembatan tersebut akan dibangun melalui dana DAU APBD TA 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.936.744.557. Kita doakan agar segera selesai. Musibah lain yang kita hadapi saat ini adalah robohnya rambin sebagai akses kehidupan masyarakat Sikabau. Ini juga merupakan satu-satunya jalur evakuasi yang kita miliki,” ucapnya.
Selain itu, Ketua DPRD Pasbar sementara, Dirwansyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemda terhadap masyarakat Sikabau. Ia juga menghargai masyarakat Sikabau yang telah melakukan gotong royong dalam memperbaiki rambin tersebut.
Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, lanjutnya, diterima dengan baik oleh DPRD dan Pemda.
“Bersama PUPR dan BKAD, perbaikan rambin ini akan disegerakan. Kita berupaya untuk memasukkannya dalam anggaran perubahan senilai Rp200 juta. Tentu semua ini melalui tahapan dan proses kita harus bersabar. Untuk rencana pembuatan jembatan permanen, memerlukan biaya sekitar Rp 10 miliar. Kita harus lebih bersabar lagi dalam prosesnya,” tegasnya.
Di samping itu, Tokoh Masyarakat Mazwan mengungkapkan rasa bangganya atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta rombongan dalam mendengar aspirasi masyarakat Sikabau.
Ia menekankan bahwa rambin yang roboh tersebut merupakan satu-satunya akses menuju evakuasi jika musibah melanda. Ia juga berharap agar rambin tersebut dapat segera diperbaiki sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas perkebunan. (*)