HARIANHALUAN.id – 95 persen guru-guru SMK di Kota Payakumbuh telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Kemampuan ini harus dimiliki di era digital dan teknologi yang semakin pesat saat ini.
Bimtek digitalisasi yang sudah diikuti hampir seluruh guru-guru SMK di Kota Payakumbuh ini terealisasi tahun 2022 lalu melalui program pokir Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
“Kita bekerjasama dengan dinas pendidikan, sebagai yang bertanggungjawab melahirkan generasi-generasi cerdas dari sisi pendidikan tahun 2022 telah melaksanakan bimbingan teknis digitalisasi untuk guru-guru SMA/SMK. Untuk guru SMK di Kota Payakumbuh, 95 persennya sudah mengikuti kegiatan ini,” ujar Ketua Sumbar, Supardi saat agenda reses perorangan yang ia laksanakan di Kota Payakumbuh, Minggu (5/3).
Supardi menambahkan, tahun 2023 ini akan kembali dilaksanakan bimtek lanjutan untuk guru-guru di Kota Payakumbuh. Khusus untuk SMK saja, kegiatan ini dianggarkan lebih kurang Rp3,7 miliar. Dengan anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan ada out put jelas dari apa yang dilaksanakan.
“Kita berharap setelah mengikuti bimtek ada perbedaan kemampuan dan kecerdasan guru-guru SMK Kota Payakumbuh dibanding guru-guru SMK lainnya di Sumbar. Jika tidak, tak ada gunanya diadakan bimtek ini,” katanya.
Sekarang ini, kata dia, telah memasuki kurikulum merdeka, penekanan kurikulum ini bagaimana anak bisa mandiri belajar, dan guru-guru tidak hanya sebagai sumber ilmu tapi juga sebagai mediator dan fasilitator untuk anak. Kemandirian itu membutuhkan kecerdasan dan kemampuan guru. Bimtek digitalisasi ini akan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kemandirian guru menghadapi kurikulum merdeka ke depan.
Disebut Supardi, agar ada folow up dari apa yang dilaksanakan, ia bersama dinas pendidikan terus memantau perkembangan guru-guru yang telah mengikuti bimtek tersebut. Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam upaya untuk menuju perubahan semuanya pasti butuh proses. Hal ini menurut dia tak hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tapi, juga kepala sekolah. Sebab hebat pun guru, kalau kepala sekolah tidak terus meningkatkan kemampuan, hasilnya juga tak akan sesuai dengan yang diharapkan.
“Panglima perang di dunia pendidikan itu bukanlah dinas, atau kacabdin, tapi ada di sekolah masing-masing dalam hal ini dikomandoi oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga harus terus meningkatkan kemampuan, karena peran kepala sekolah sangatlah penting” tukasnya.Sesuai Permendikbud 40 Tahun 2021, pasal 2 ayat 3, sambungnya, salah satu persyaratan guru SMK harus punya sertifikasi guru penggerak.
Untuk hal ini, kepala sekolah wajib punya sertifikasi guru penggerak. Dari 63 kebutuhan provinsi Sumbar akan kepala sekolah, kata dia, guru penggerak yang telah ada saat ini ada sebanyak 217. Adapun calon guru penggerak ada sebanyak 253, dan guru penggerak yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah 159. Dari 159 ini yang baru diangkat jadi kepala sekolah baru dua orang.
“Jadi nanti kita akan mendesak pemerintah provinsi, kalau akan melakukan pergantian dan pengangkatan kepala sekolah harus taat dengan aturan, karena ini berkaitan dengan masalah mutu pendidikan, tidak boleh main-main,” ulasnya.
Dalam pertemuan ini, Guru SMK IV Kota Payakumbuh Rona Kurnia Putri sebagai salah seorang yang telah mengikuti bimtek digitalisasi tersebut menyampaikan, terima kasih atas adanya program yang dijalankan.
“Kami mengucapkan terima kasih karena ilmunya sangat bermanfaat bagi kami,” katanya.
Sementara itu, Mutia Hanum dari SMK Negeri 1 Payakumbuh menyampaikan, beberapa waktu belakangan ia melihat fenomena kenakalan remaja di Kota Payakumbuh semakin meningkat. Sebab itu berharap, selain pelatihan digitalisasi ke depan akan ada juga pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru-guru BK, melalui pelatihan peningkatan mutu pelayanan BK.
Menanggapi ini, Supardi mengatakan, fenomena kenakalan remaja memang sangat penting untuk mendapat perhatian. Sebagai bentuk kepedulian atas persoalan ini beberapa waktu lalu Ia juga telah mengadakan bimtek sekaitan dengan hal ini melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumbar. Kegiatan itu dilaksanakan berangkat dari banyaknya terjadi fenonema kekerasan di rumah tangga dan anak.
“Bicara tentang kekerasan anak, itu memang banyak hubungannya dengan di rumah dan di sekolah, untuk di sekolah, peranan guru BK memang sangat penting. Jika Dinas Pendidikan belum memiliki program untuk peningkatan kemampuan guru BK ini, ke depan itu harus diadakan,” tukasnya.
Terkait reses perorangan yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, kegiatan dihadiri oleh guru SMK se- Kota Payakumbuh. Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD didampingi Iyus mewakili dari Kacabdin dan Kabag Persidangan, Hukum dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir. (len)