HARIANHALUAN.ID – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh mendapat sorotan setelah belasan orang pegawai di OPD itu melakukan perjalanan dinas secara beramai-ramai ke luar Provinsi Sumbar. Rombongan yang berjumlah sebanyak 20 orang lebih tersebut, melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan kemarin.
Kepala BKD Kota Payakumbuh, Syawal yang dikonfirmasi pada Senin (19/6) sore mengakui adanya kunjungan dari bawahannya itu ke Kemendagri.
“Ke Kemendagri, yang pergi ya anggota saya,” ucapnya.
Ketika ditanya lagi, berapa jumlah rombongan BKD Kota Payakumbuh ke Jakarta yang melakukan perjalanan dinas tersebut, Syawal enggan untuk menyebutkan.
Pj Sekdako Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan, keberangkatan pegawai BKD yang belasan orang ini boleh-boleh saja. Katanya, kunjungan tersebut untuk pembahasan persoalan teknis serta bertatus tim dalam pengembangan aplikasi baru sebagai pendukung soal keuangan daerah. Sehingga harus melibatkan tim pada jajaran pada BKD Kota Payakumbuh.
“Orang dari Kementerian dibawa ke daerah tidak bisa, mereka sibuk. Kegiatan itupun terjadwal. Kalau ini tidak kita lakukan akan berdampak pada keuangan daerah kedepannya ujar,” Dafrul Pasi.
Sementara itu, Ketua Bidang Investigasi DPW Corruption Investigation Commitee (CIC) Sumbar-Riau, Syafri Ario berpandangan, sehubungan dengan adanya belasan Pegawai Pemko Payakumbuh melakukan perjalanan dinas keluar daerah, perlu dipertanyakan urgensinya.
“Baru kemaren Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar terkait hal ini, dimana dalam penggunaan anggaran di sejumlah instansi pemerintah berjalan tidak optimal, banyak anggaran pemerintah yang ujungnya cuma dipakai untuk hal yang tidak konkret, mulai dari honor pegawai hingga perjalanan dinas,” ujar Syafri Ario
Menurutnya, pemda dalam penganggaran kegiatan harus mengedepankan azas keterbukaan, akuntablitas dan proporsionalitas. Harus bisa dijelaskan, apa urgensi perjalanan dinas yang dilakukan secara beramai-ramai itu.
“Apalagi sekarang keuangan Pemko saya dengar tidak dalam keadaan baik-baik saja, ada yang belum dibayarkan gaji atau tunjangannya,” kata Syafri Ario.
Kemudian Syafri Ario juga menyoroti terkait pegawai di BKD Payakumbuh yang menurut dia sudah patut dirotasi untuk penyegaran. Alasannya, banyak pejabat itu OPD sudah lama, orangnya itu-itu juga.
“Ini sebagai saran ke Pj Wako untuk melakukan rotasi dkepegawaian pada Badan Keuangan Daerah. Hal ini untuk penyegaran agar seorang pegawai tidak terlalu lama bertugas di tempat yang sama. Mutasi kepegawaian merupakan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan,” ujarnya. (*)