SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.ID – Memetakan kondisi eksisting, mengidentifikasi hambatan, serta merancang strategi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, Wali Kota (Wako) Sawahlunto, Riyanda Putra melakukan peninjauan kondisi infrastruktur kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah instansi yang ditinjau yakni Sekretariat Daerah Kota (Setdako), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda).
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, di Sawahlunto, Senin menyampaikan dari hasil evaluasi menunjukkan sejumlah kendala, seperti kondisi bangunan yang kurang layak, tata ruang kerja tidak optimal, dan infrastruktur pendukung yang perlu pembenahan.
Dia menyebut kualitas lingkungan kerja berbanding lurus dengan produktivitas ASN. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan kerja harus dipertimbangkan dan diperhatikan.
“Infrastruktur memadai tidak hanya menjamin kenyamanan ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik. Kami segera merumuskan kebijakan terhadap hal ini berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh yang sedang dilaksanakan,” katanya.
Wali Kota Riyanda menyebut dari berbagai kajian ilmiah menunjukkan faktor lingkungan fisik (pencahayaan, ventilasi, ergonomi) turut memengaruhi efisiensi kerja dan kesehatan pegawai. Oleh karena itu, perbaikan tidak hanya menyasar aspek struktural, tetapi juga optimalisasi tata ruang sesuai prinsip efektivitas.
Sebagai tindak lanjut, dia langsung menginstruksikan instansi terkait seperti Bagian Umum dan BPKAD untuk menyusun rencana perbaikan berdasarkan urgensi dan efisiensi anggaran.
“Kami mengedepankan prioritas berbasis kebutuhan, dengan mempertimbangkan urgensi teknis dan kapasitas keuangan daerah. Pendekatan ini diharapkan memaksimalkan dampak perbaikan,” kata dia.
Ke depan, Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen melakukan evaluasi berkala terhadap infrastruktur ASN, merujuk pada standar ergonomi dan efektivitas birokrasi. Langkah ini diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (h/ans)
