SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.ID – Kepala Desa se Kota Sawahlunto yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) beraudiensi dengan Pj. Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sejumlah persoalan dan percepatan pembangunan di Desa, Rabu (07/02) di Balaikota Sawahlunto.
Dalam penyampaiannya Ketua FKKD Marwan melaporkan bahwa untuk membuat dan evaluasi program kerja di setiap Desa, FKKD rutin melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi. Dari pertemuan itu terdapat beberapa kendala dan persoalan yang dihadapi desa.
“Hingga saat ini, desa belum mendapat salinan Peraturan Wali Kota (Perwako, red) untuk pijakan melaksanakan kegiatan. Seterusnya, belum ada nominal anggaran dana desa (ADD) yang terima oleh desa. Pemeliharaan status jalan Kota di Desa,” rincinya.
Marwan menambahkan, aturan dan regulasi yang terus berubah membuat desa sulit membuat kebijakan. Juga belum adanya standar satuan harga (SSH) untuk dipedomani Kepala Desa. Saat ini SSH masih mengacu pada perwako tahun 2023.
Pencairan non tunai juga menjadi sorotan Kepala Desa dalam audiensi dengan Pj. Wali Kota. Selain itu FKKD berharap APBD Kota Sawahlunto dapat mengakomodir musrenbang desa.
Sementara itu Desa Bukik Gadang di Kecamatan Talawi juga masih mempunyai persoalan lampu penerangan jalan yang tidak juga tuntas di selesaikan. Tidak hanya itu di Desa Bukik Gadang pengguna jalan juga diresahkan dengan semak belukar di beberapa ruas jalan di Desa itu.
Pj. Wali Kota Sawahlunto Dr. Zefnihan menyampaikan bahwa siap menyelesaikan persoalan – persoalan tersebut. Dia meminta OPD terkait segera membuat program agar poin – poin yang disampaikan FKKD bisa tuntas sesuai regulasi.
“Kami minta kepada OPD terkait menyusun program penuntasan permasalahan di Desa paling lambat Senin besok (12/02/2024, red),” katanya saat audiensi dengan FKKD.
Dia mengapresiasi pertemuan dan rapat koordinasi yang dilakukan FKKD. Dia meminta desa juga mengajaknya dan OPD terkait sesuai topik pertemuan.
“Kami juga siap dituntut tentang hasil rapat jika apa yang dibahas tidak dijalankan,” katanya. (*)
