SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.ID — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung bersama dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud Ristek mendorong percepatan pendidikan kesetaraan antar perangkat daerah dan komunitas.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menjelaskan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena menyangkut bidang utama yakni pendidikan dan kesehatan.
Ia menambahkan, masih terdapat ketidakpahaman di tengah masyarakat usia diatas 25 tahun tentang perlunya pendidikan kesetaraan yakni mengambil program Paket C ini.
“Banyak masyarakat kami yang merasa jika sudah berusia diatas 25 tahun tidak lagi memerlukan ijazah kesetaraan karena tidak akan terpakai katanya. Tentu ini hal yang tidak kami inginkan” ujar Benny, Selasa (31/10).
Maka dari itu, Benny menambahkan, Disdikbud Kabupaten Sijunjung merealisasikan inovasi Program Pembelajaran Sinergitas Masyarakat (Pom Bensim) untuk mengatasi masyarakat putus sekolah di Kabupaten Sijunjung.
Untuk saat ini pihak Pemkab Sijunjung juga sudah berupaya tegas kepada masyarakat terkait seriusnya hal pendidikan di Kabupaten Sijunjung.
“Orang tua yang membiarkan anaknya putus sekolah akan diberi sanksi administrasi tidak boleh mengurus dokumen kependudukan. Dan kami juga akan terus mencari dan mendata anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Sijunjung” tambah Benny.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki menambahkan, pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) merupakan salah satu pendidikan non formal untuk membantu masyarakat yang pada saat masa usia sekolah belum sempat untuk menyelesaikan pendidikan.
Puji menginformasikan, pada tahun-tahun yang lalu masih banyak masyarakat yang skeptis dengan adanya Pendidikan Kesetaraan seperti Paket C ini.
“Namun sekarang lulusan-lulusan Paket C di Kabupaten Sijunjung sudah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan lulus, contohnya di Universitas Andalas. Harapannya agar kita tidak lagi mengesampingkan ijazah kesetaraan ini” harap Puji.
Perwakilan dari Direktorat PMPK Fauzi Eko Pranyono menyampaikan, masih sedikit Kabupaten/kota yang fokus dengan pendidikan kesetaraan dikaitkan dengan peningkatan IPM.
“Maka dari itu melalui strategi kolaborasi antar perangkat daerah dan komunitas pendidikan yang dilaksanakan ini sudah sangat tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk mendongkrak nilai IPM tadi” ujar Fauzi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat hanya membantu sampai dengan batas usia 24 tahun penerima program pendidikan kesetaraan ini. “Di sinilah fungsi dari kegiatan kolaborasi ini untuk menyatukan program pusat dan daerah agar batasan-batasan tadi bisa dilampaui” jelas Fauzi. (h/ogi)