HALUANNEWS, SIJUNJUNG – Bupati Sijunjung bergerak cepat merespon kegelisahan petani sawit akibat rendahnya harga tandan buah segar (TBS) dan turun drastisnya pembelian oleh pabrik.
Terkait Penurunan yang signifikan dan merugikan masyarakat tersebut Bupati Sijunjung melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Sijunjung, Muhadiris melakukan kunjungan dan hearing dengan pihak perusahaan PT Kemilau Permata Sawit dan PT Binapratama Sakato Jaya Kiliran Jao Senin (16/05/22).
Diketahui, untuk saat ini PT KPS mematok harga untuk satu kilogram (kg) TBS Rp 1600 dan PT BPSJ Kiliran Jao Rp 1800 per kg.
Turut didampingi Kepala Dinas (Kadis) Dagperinkop UKM, Yulizar, Kadis DPMPTSP, Jaheri Plt Kadis Diskominfo, David Rinaldo, Plt Kasat Satpol PP Damkar, Suhril, Dinas Pertanian, Camat Kamang Baru, Wali Muaro Takung, Iswadi, Wali Nagari Kunangan Parik Rantang, Syahbuddin Dt Sinaro, Ninik Mamak, tokoh masyarakat dan rombongan lainnya.
Muhadiris menjelaskan adapun tujuan kunjungan tersebut dalam rangka merespon keluhan petani sawit terkait penurunan harga yang signifikan sehingga merugikan pihak pengumpul dan petani.
“Selain itu kami menelusuri apa yang terjadi di lapangan, sehingga tidak ada informasi yang simpang siur yang berkembang di masyarakat, agar ada keseimbangan antara pihak Pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.
“Kita dari pihak Pemda hanya bersikap netral, Kita ingin tidak saling merugikan. Perusahaan tidak rugi, petani juga tidak. Kita akan evaluasi secepatnya bagaimana solusi dari persoalan ini,” sebutnya lagi.
Manager Operasional PT Kemilau Permata Sawit M. Sahid, menjelaskan merurun signifikanya harga sawit itu merupakan kebijakan dari pusat.
Terkait sempat terjadinya antrian dari truk uang mengangkut sawit dikarenakan kapasitas pengolahan sawit setiap harinya tidak sesuai dengan sawit yang datang.
“Setiap harinya, kapasitas pengolahan TBS menjadi CPO hanya bisa menampung 150 sampai 170 mobil, tetapi yang datang sehari mencapai 400 mobil,” jelasnya.
Kata Sahid, harga TBS sawit saat ini merupakan ketetapan dari perusahaan pusat dan pihaknya hanya menjalankan.
Menurutnya, anjloknya harga juga penyebab dari dilarangnya ekpor CPO oleh pemerintah pusat.
“CPO saat ini sudah menumpuk, saat ini kami membawa CPO ke daerah Dumai karena penampungan CPO di Padang sudah penuh,” tutur Sahid.
Senada, Mill Manager PT BPSJ Kiliran Jao, Feri Firmansyah mengatakan, harga sawit anjlok juga merupakan dampak dari CPO yang dilarang untuk di ekspor.
“Kami berharap kepada Pemkab Sijunjung, untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar ekspor CPO keluar negeri mulai dibuka,” bebernya.
Menurutnya, dengan kembali dibukanya ekspor, stok CPO tidak lagi menumpuk sehingga harga TBS bisa kembali stabil. (*)