SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.ID – Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan (Pemkab Solsel) menyatakan kesiapannya untuk ikut mendorong program Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya penguatan koperasi.
Terutama pada koperasi primer di Solok Selatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, untuk mendukung hilirisasi ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang menjadi program prioritas pemerintah.
Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pemkab Solsel telah mengusulkan sejumlah koperasi primernya untuk menangkap peluang kerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Solok Selatan, Azizah Mutia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi terkait program tersebut. “Informasi yang kami terima sampai saat ini, belum ada petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak),” ujarnya, Senin (23/12/2024).
Azizah Mutia didampingi Pejabat Fungsional Pengawasan Koperasi, Budi menuturkan, pihaknya telah mengidentifikasi enam unit koperasi yang diharapakan dapat bekerja sama dengan program tersebut. Pihaknya pun telah menyerahkan data koperasi tersebut ke Kementerian Koperasi.
Selain itu, terdapat satu koperasi yang telah berkoordinasi yang langsung dengan Kementerian Koperasi RI yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan.
“Selain dari yang enam itu, ada satu Koperasi Sangir Mandiri, yang mereka langsung berhubungan dengan pihak Kementerian, mereka koperasi serba usaha yang mayoritas bergerak di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Budi menerangkan.
Adapun koperasi yang diusulkan tersebut, hampir seluruhnya bergerak di bidang peternakan, pertanian dan perikanan. Dengan potensi ini, koperasi dapat difungsikan sebagai dapur utama, pusat distribusi, atau penyedia bahan baku.
Lebih lanjut Mutia Azizah mengaku, Disperindagkop dan UKM Solok Selatan telah lama mempersiapkan penguatan koperasi di berbagai sektor. Bahkan sebelum program MBG dicanangkan. Salah satunya berupa pelatihan tata kelola koperasi yang berlangsung pada periode 27-29 Mei lalu yang melibatkan hingga 32 koperasi.
Meskipun regulasi dari pusat belum terbit, diharapkan koperasi-koperasi primer di Solok Selatan bisa bersaing mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program pemerintahan pusat tersebut.
“Mudah-mudahan pelibatan koperasi (untuk program MBG) ini, dapat merata di setiap daerah agar betul-betul nampak kontribusinya. Harapan kita dari semua yang kita ajukan ini lolos semua,” ujarnya.
Sementara Kadis Perindagkop dan UKM Solok Selatan, Akmal Hamdi menyampaikan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait dengan MBG tersebut. Sejauh ini, pihaknya pun telah menyiapkan data koperasi yang mampu mendukung program tersebut.
“Peran kami menyiapkan data (koperasi yang akan dikerjasamakan), karena beras kita siap stoknya, sayur mayur dan hortikultura, daging kami siap,” ujarnya.
Hal ini untuk menyongsong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mendukung swasembada pangan, seperti dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui jumlah koperasi primer yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di Solok Selatan sebanyak 164 koperasi. Dari jumlah tersebut terdapat 75 koperasi yang masih dinyatakan aktif. (*)