Realisasi Penyaluran Pupuk Subsidi Masih Rendah, Pemkab Solsel Minta Percepatan
HARIANHALUAN.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan seluruh distributor dan pengecer pupuk bersubsidi untuk segera mempercepat penyaluran kepada petani. Pasalnya, hingga akhir kuartal ketiga tahun ini realisasinya masih terbilang rendah dari kuota yang didapatkan.
Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi mengatakan pupuk merupakan kebutuhan petani yang merupakan mayoritas dari sumber mata pencaharian masyarakat di Solok Selatan. Oleh sebab itu, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau menjadi sangata penting.
“Dari kebutuhan yang sudah disampaikan dari penyuluh dan sudah dialokasikan jumlah pupuknya, distributor dan pengecer harus menyampaikan untuk menebus ke petani. Saat ini realisasinya masih cukup rendah, kita berharap percepatan penyaluran pupuk ke masyarakat bisa dilakukan,” kata Yulian dalam pembukaan Rapat Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 di Aula Sarantau Sasurambi, Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (2/11/2023).
Wabup menegaskan bahwa distribusi pupuk ini harus dilakukan dengan maksimal sebab jika tidak akan terjadi kelangkaan pupuk dan petani makin kesulitan mendapatkan pupuk.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda juga manyampaikan mengenai pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pupuk bersubsidi. Sebab, tidak semua kalangan berhak untuk mendapatkan alokasi tersebut.
“Kepada pengecer dan distributor kami tekankan bahwa kelangkaan pupuk di masyarakat salah satunya disebabkan karena semua orang merasa berhak untuk mendapatkan subsidi. Tentu harus diberikan edukasi kepada masyarakat siapa saja yang berhak untuk mendapatkan subsidi itu,” kata Zigo.
Dalam pengawasan yang terhadap penyaluran pupuk bersubsidi periode Januari-September 2023 ditemukan beberapa kendala seperti petani yang menebus melebihi alokasi kuota musim tanam dan pihak kios tidak transparan dalam penyampaian RDKK kepada petani.
Kemudian nota pembelian sebagian tidak ditanda tangani oleh petani, kartu tani dititipkan ke kios, dan penjualan yang dilakukan untuk alokasi satu tahun secara langsung. Padahal dalam aturannya penjualan harus dilakukan per musim tanam.
Kendala lainnya adalah pelaporan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan terakhir adalah harga eceran yang tidak terkendali.
Untuk itu dalam rapat evaluasi ini diharapkan bisa dilakukan diskusi dan merangkum kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan mencari solusi serta mengatasi masalah tersebut dimasa yang akan datang.
Rapat ini diikuti sebanyak lima distributor dan 58 pengecer pupuk bersubsidi se-Solok Selatan dan OPD terkait. (*)