HARIAN HALUAN – Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ketika berbicara mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disandingkan dengan keterbukaan informasi publik. Namun kemudian banyak permasalahan yang ditimbulkan terkait bagaimana setiap individu mampu mengelola TIK dengan baik dan memiliki nilai manfaat lebih.
Hal itu yang terus dioptimalkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Solok Selatan, Firdaus Firman dalam memberikan ketersediaan informasi publik dengan melibatkan perkembangan TIK.
Putra bungsu, kelahiran Pariaman dari lima bersaudara ini, merupakan lulusan S-2 Fakultas Ekonomi UI dan S-1 Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand. Mengawali jenjang karir dibagian humas dan protokol sejak tahun 2006, sempat juga bertugas di bagian pelayanan umum dan perizinan hingga kemudian ditugaskan menjadi bagian penting dalam perkembangan TIK sebagai Kadis Kominfo Solok Selatan sejak tahun 2022.
Bagi Firdaus Firman, keberadaan TIK menjadi sebuah keharusan di lingkup pemerintahan, apalagi melihat asas manfaatnya yang mampu menyediakan produk pelayanan efektif dan efisien, serta bebagai nilai manfaat pelayanan publik khususnya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.
“Intinya kehadiran TIK mampu memberikan kemudahan dan berbagai hal pelayanan lainnya agar pelayanan publik, baik pelayanan internal kepegawaian dan pelayanan kemasyarakatan itu bisa optimal,” ujar Firdaus Firman yang kerap disapa Ajo oleh rekan-rekan sejawatnya itu.
Dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pimpinan pada instansi yang paling strategis untuk menciptakan suatu akses infomasi berbasis teknologi, Firdaus Firman memastikan pihaknya mendorong terus keterbukaan informasi publik.
“Alhamdulillah tahun lalu secara indeks keterbukaan informasi publik, kita berada di peringkat 5 besar tingkatan Provinsi Sumbar. Dimana ini merupakan sebuah kewajiban dan kita dukung dengan penyediaan website sendiri, aplikasi sendiri, jadi terkait keterbukaan informasi publik bisa diakses semua orang, bahkan untuk dokumen-dokumen yang diminta juga bisa dilayani jika tidak tersedia di website pemerintahan,” katanya.
Banyaknya terobosan-terobosan yang beliau hadirkan di lingkungan OPD pemerintahan, dimulai dari upaya awal percepatan tanda tangan elektronik (TTE) yang menurutnya pada awal tugasnya di tahun 2022 TTE ini belum diterapkan sama sekali.
Padahal, menurutnya, pemanfaat TTE ini menjadi pondasi awal untuk membentuk suatu aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan tiga bulan sejak dicanangkan, pihaknya berhasil menjalin kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Indonesia di bawah Badan Cyber Sandi Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan Terobosan tersebut.
