TANAH DATAR, HARIANHALUAN.ID -Masyarakat Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, tolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Singkarak.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi XIII dari Fraksi Nasdem, tampung aspirasi warga saat menggelar junjungan ke kantor camat setempat, Senin (23/12/2024).
Dengan akan didirikannya proyek PLTS di kawasan Danau Singkarak, yang akan menelan dana sebesar Rp900 miliar, yang akan dijadikan proyek strategis bagi pemerintahan pusat, namun ditolak oleh masyarakat salingka Danau singkarak, dengan alasan merusak pencaharian warga sekitar, karena ekonomi masyarakat bersumber dari danau tersebut.
Untuk menyalurkan penolakan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR-RI dari Partai Nasdem, yang juga sebagai tokoh masyarakat Tanah Datar, juga pernah jadi Bupati dua periode berturut-turut.
Can Amalo, Tokoh Masyarakat Batipuah Selatan mewakili masyarakat menyampaikan, sangat menolak pembangunan PLTS di wilayah Singkarak, dengan banyak alasan, terutama akan banyak yang akan hilang mata pencaharian dan akan bertambah kemiskinan di wilayahnya.
“Kami, mewakili masyarakat sangat menolak, pembangunan PLTS di wilayah kami, karena akan menambah kemiskinan dan menghilangkan mata pencaharian warga sekitar Danau Singkarak ini,” katanya.
Untuk penolakan ini, Ia bersama masyarakat sangat bersukur dengan adanya kunjungan dari anggota DPR-RI dari Nasdem, kebetulan tokoh masyarakat Tanah Datar juga, melalui inilah bisa menyampaikan langsung tentang penolakan pembangunan PLTS tersebut.
“Sebagai mewakili masyarakat, kami sangat bersukur pak dewan hadir di Batipuah Selatan ini, bisa kami sampaikan apa yang menjadi keluhan kami tentang penolakan pembangunan PLTS ini,” tuturnya.
Sementara itu, M. Sadiq Pasadigoe, Anggota DPR-RI Komisi XIII dari Partai Nasdem, yang juga tokoh masyarakat Tanah Datar menyikapi keluhan masyarakat, Kecamatan Batipuah Selatan ini. Ia menyarankan bahwa masyarakat harus kompak menghadapi ini.
“Masyarakat harus kompak menghadapi apa yang terjadi dalam penolakan pembangunan PLTS, tidak bisa menolak secara perseorangan, harus bersama, tentu mempunyai alasan yang jelas, tidak harus dengan kekerasan,” katanya.
Dalam pembangunan yang mempunyai anggaran yang besar, tentu ada perencanaan dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Untuk itu, Sadiq menekankan ke masyarakat harus hati-hati mengambil keputusan dan juga dalam mengambil keputusan harus jelas, jangan sampai masyarakat dikemudian hari teraniaya, dengan apa yang telah direncanakan.
“Sebagai tokoh masyarakat Tanah Datar dan wakil rakyat di DPR-RI, kami minta kepada masyarakat, jangan memutuskan masalah sendiri-sendiri, harus berpikir dengan apa yang akan kita bela, ingat jangan sampai anak cucu kita dikemudian hari teraniaya, bahkan kami akan mendukung hal yang terbaik untuk masyarakat Tanah Datar, terutama di sekitaran Danau Singkarak,” tuturnya. (*)