“Kami menyampaikan penghargaan atas perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah, khususnya dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang inklusif bagi penyandang disabilitas,” tuturnya.
Rachmita menegaskan bahwa KND memiliki mandat untuk memastikan kesetaraan akses dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
“Tugas kami di KND adalah melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi, dan membangun kerja sama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas,” jelasnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Pokja KND RI, Staf Khusus KND, Pelaksana AYL KND, perwakilan Jaringan Buruh Inklusi (JBI), kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanah Datar, serta organisasi penyandang disabilitas. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tukar gagasan. (*)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 2]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-Kini-120x86.jpg)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 1]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-120x86.jpg)
