PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Mahdianur berharap seluruh Wali Nagari di Sumatra Barat untuk senantiasa mengupgrade diri dengan kemampuan literasi digital.
Di samping untuk mendukung prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di tingkat Nagari, kemampuan literasi informasi digital Wali Nagari dan jajaran, juga sangat menentukan kemajuan pembangunan yang berlangsung di tingkat Nagari.
“Apalagi saat ini, Desa atau Nagari tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan. Tapi sudah menjadi subjek pembangunan yang harus terlibat aktif dalam proses pembangunan,” ujarnya saat membuka kegiatan Pelatihan Jurnalistik Nagari Haluan angkatan XIII di hotel Ibis Kota Padang Jumat (13/12/2024).
Mahdianur menuturkan, undang-undang desa telah memberikan amanat kepada para kepala desa atau Walinagari untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, serta memberikan pelayanan maksimal yang berdampak baik bagi masyarakat.
Sebagai ujung tombak pemerintah dan representasi negara di tingkatan terkecil, Walinagari harus cakap dan kompeten. Terutama untuk menjawab berbagai tantangan desa kedepannya. Mulai dari kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan desa, ketimpangan informasi desa, dan lain sebagainya.
“Untuk itu, kegiatan pelatihan Jurnalistik Haluan yang diselenggarakan hari ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan keterbatasan informasi desa,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan, Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, juga telah menempatkan desa di posisi yang begitu penting sebagai lumbung ketahanan pangan. Cita-cita ini juga sejalan dengan jargon membangun dari desa atau Nagari.
Untuk menjawab berbagai program pembangunan nasional yang akan berjalan ini, aparatur desa harus mampu memastikan alokasi dana desa tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Mulai dari penanganan kemiskinan ekstrim, pemberian bantuan sosial yang harus sesuai dengan hasil Musyawarah Nagari (Musna), penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMD/BUMnag), hingga program penanganan perubahan iklim.
“Prioritas lainnya adalah meningkatkan literasi digital Masyarakat, mewujudkan Nagari Smart Digital lewat layanan Elektronik, hingga penentuan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan atau Prokades yang semestinya bisa dipasarkan lewat digitalisasi pemasaran,” tambahnya.
Mengingat begitu kompleksnya tantangan pembangunan yang harus mampu dijawab oleh pemerintahan desa, Mahdianur berharap aparatur pemerintah desa terus meningkatkan literasi digital.
“Agar pesan-pesan itu dapat tersampaikan dengan baik. Baik itu potensi desa wisata dan sebagainya. Kita berharap pelatihan Jurnalistik bagi aparatur nagari atau desa bisa menciptakan aparaturnya desa yang handal dalam menginput informasi penting dalam nagari disamping Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya. (*).
