PADANG, HARIANHALUAN.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai secara serentak pada hari ini, Senin (6/1) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, tak termasuk Sumatera Barat (Sumbar), yang terpaksa menunda pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran sejumlah persiapan yang masih belum rampung.
Ketua Forum Peduli Gizi (FPG) Sumbar, Muhammad Bayu Tullah Vesky mengungkapkan bahwa Program MBG di wilayah Sumbar bakal dijalankan oleh enam yayasan yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Enam yayasan tersebut antara lain, Yayasan Mapalus Alumni Smanto Satu Tujuh Puluh Satu dan Satu Tondano, Yayasan Cahaya Logos, Yayasan Al Fath Umniah Marza, Yayasan Asmaul Kalidamang, Yayasan Cahaya Langoan Nusantara, dan Yayasan Cahaya Thoyibah Abadi.
Untuk tahap pertama, Yayasan Mapalus bersama FPG Sumbar akan meng-handle masing-masing satu SPPG yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.
Bayu mengatakan, program MBG memang dijadwalkan akan diluncurkan serentak secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun khusus untuk enam kabupaten/kota yang di-handle oleh Yayasan Mapalus dan FPG Sumbar, program itu berkemungkinan baru akan dimulai pada 13 Januari mendatang.
“Program MBG seharusnya memang sudah dimulai di seluruh Indonesia pada 6 Januari besok (hari ini, red) di 400 lebih dapur SPPG. Namun, berdasarkan pernyataan BGM, baru ada 190 dapur yang akan beroperasi tanggal 6 Januari. Sisanya, seperti di Sumbar, program ini akan berjalan pada tanggal 13 Januari,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (5/1).
Ia menjelaskan, tertundanya peluncuran Program MBG di Sumbar disebabkan karena masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya pengadaan ompreng atau tempat makan yang sampai saat ini masih dalam perjalanan.
“Sampai sejauh ini, di Sumbar sendiri baru ada enam daerah yang menyatakan siap untuk menjalankan Program MBG pada tanggal 13 Januari mendatang, yaitu Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Agam,” tuturnya.
Pelaksanaan MBG di enam kabupaten/kota ini dilaksanakan di bawah naungan Yayasan Mapalus yang bekerjasama dengan FPG Sumbar. Yayasan ini ditunjuk BGM untuk mendirikan dapur SPPG dengan pendampingan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Tanggal 13 Januari nanti, enam dapur yang dioperasikan oleh Yayasan Mapalus dan FGN Sumbar sudah siap untuk beroperasi. Untuk kabupaten/kota lainnya kami tidak tahu, yang kami data hanya yang ada di yayasan kita saja,” ucapnya.
Sampai detik ini, ucapnya, FGN Sumbar bersama yayasan Mapalus yang didampingi oleh petugas SPPG, terus memacu persiapan jelang pelaksanaan Program MBG yang akan berjalan di enam kabupaten/kota.
“Petugas SPPG BGN terus mendampingi kami setiap harinya. Mereka memberikan pendampingan dan penguatan untuk mempercepat kesiapan sarana dan prasarananya. Saat ini kesiapan kami sudah 90 persen lebih,” tutur Bayu.
Ia menegaskan, seluruh bahan baku yang digunakan dalam Program MBG sepenuhnya mengutamakan komoditas produksi pertanian lokal. Menurutnya, hal itu sudah menjadi semangat Presiden Presiden Prabowo agar ekonomi tumbuh dan berputar.
FBN Sumbar, ujarnya, sangat mendukung dan siap untuk mengawal suksesnya program MBG di Sumbar. “Ini merupakan program luhur Bapak Presiden Prabowo yang wajib kita dukung, kawal, dan sukseskan bersama-sama,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Barlius. Ia menyatakan pihaknya siap menyambut serta menyukseskan jalannya Program MBG yang telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
“Insya Allah, kita sudah siap. Semua data-data terkait jumlah siswa maupun sekolah yang ada di seluruh Sumbar, telah kita berikan kepada BGN selaku pelaksana program MBG,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (5/1).
Ia menyebut, saat ini ada sekitar 259 ribu lebih siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB sederajat yang menjadi kewenangan Disdik Sumbar. Sedangkan jumlah siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan dinas pendidikan kabupaten/kota mencapai 1 juta lebih. “Satu juta lebih siswa yang ada di Sumbar ini akan menjadi penerima manfaat Program MBG yang telah dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Dalam pelaksanaan program ini, Barlius mengaku pihaknya bersifat pasif. Disdik Sumbar tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan maupun penyaluran. Semuanya dilaksanakan langsung oleh BGN lewat petugas yang telah ditunjuk. “Kami di daerah hanya mendukung dan menerima saja. Semuanya dilaksanakan oleh BGN dan pemerintah pusat lewat petugas yang telah ditunjuk,” ucapnya.
Diluncurkan Serentak
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1). “Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan, Minggu (5/1).
Hasan merinci, berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” katanya.
Hasan mengatakan, pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.
“Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya,” katanya.
Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. (*)