PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kalangan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Sumbar bekerja lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dialokasikan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Bakri Bakar mengatakan, pada APBD 2024 ia mengalokasikan pokir untuk pembangunan irigasi tersier dan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan lima paket pekerjaan sebesar Rp1 miliar, namun kegiatan itu tidak ada yang terlaksana.
Bakri Bakar saat diwawancarai, Senin (20/1) mengatakan, untuk kegiatan yang pembangunan JUT dan irigasi tersier telah disepakati pada awal penganggaran. Namun setelah akan dilaksanakan, pihak dinas tidak sanggup untuk mengerjakan.
Seiring dengan berjalannya waktu, pihak dinas kemudian meyanggupi untuk pengadaan bibit. Setelah disepakati, maka diberitahukan kepada masyarakat. Namun ketika akan direalisasikan pada perubahan APBD, juga tidak terlaksana karena bibit tidak mencukupi. ” Jadi gagal lagi,” ungkap Bakri.
Setelah gagal, lanjut Bakri, tentu masuk dalam sisa alokasi anggaran (Silpa). Ia meminta, pada 2025 diharapkan kelompok-kelompok tani yang dijanjikan jangan sampai tidak mendapatkan bantuan lagi. ” Jika tidak terlaksana lagi pada tahun 2025, saya minta ada evaluasi,” tegasnya.
Ia menilai, Kepala Dipertahor tidak matang dalam perencanaan. Menurutnya, jika terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) internal maka bisa digunakan konsultan dari luar. Masyarakat telah berharap pada bantuan-bantuan yang dialokasikan melalui Pokir, namun tidak terlaksana.
“Kenapa di dinas itu saja yang tidak terlaksana, sementara di dinas lain terlaksana. Hal itu sangat mengecewakan,” katanya.
Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Muchlis Yusuf Abit. Ia meminta gubernur mengevaluasi kepala OPD yang tidak melaksanakan program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir.
“Jangan dipermainkan, karena program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir merupakan hasil rangkuman aspirasi yang dijemput selalama masa reses. Pembangunan JUT banyak yang tidak selesai, padahal JUT merupakan sarana penunjang program unggulan gubernur,” katanya.
Dia menyebut ketika program fisik tersebut tidak terlaksana dewan bersangkutan akan menjadi sasaran masyarakat. DPRD dan Pemprov Sumbar merupakan penyelenggara pemerintahan daerah, jika suara dewan tidak didengar oleh kepala OPD terkait, ia meminta yang bersangkutan untuk dievalusi.
” Kita berharap gubernur untuk mengevaluasi kinerja dinas bersangkutan agar harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap terjaga, Muara deri semuanya adalah koordinasi, ” katanya. (*)