Kehadiran SPKLU Fast Charging tersebut diharapkan dapat mendukung operasional kendaraan listrik di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
HALUANNEWS, MAGELANG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang dibangun PT PLN (Persero) di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (4/6).
SPKLU Fast Charging yang berada di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) ini merupakan SPKLU Green Tourism pertama di Pulau Jawa. Green Tourism sendiri merupakan konsep wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Peresmian SPKLU ini juga dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, serta Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PLN, Haryanto WS, dan Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono.
Luhut mengapresiasi langkah PLN dalam mendukung Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), khususnya di kawasan destinasi wisata.
Luhut mengatakan dengan adanya SPKLU yang ada di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan selain untuk mendukung kendaraan operasional berbasis listrik juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Ini juga bisa menjadi bukti bahwa Indonesia serius dalam mengembangkan kendaraan listrik dan menciptakan energi bersih,” kata Luhut.
Luhut bahkan mendorong untuk semua Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) untuk mengganti semua kendaraan berbasis fosil (yang menggunakan bahan bakar minyak) menjadi kendaraan berbasis listrik. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk mencipatakan Green Tourism sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap energi bersih.
“Targetnya di akhir tahun ini semua DPSP bisa mulai menata. Jadi di tahun depan operasional kendaraan bersih dari mobil fosil. Semua saya minta untuk pakai mobil, bus ataupun motor listrik,” ujar Luhut.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo diwakili Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali, Haryanto WS menjelaskan kehadiran SPKLU Fast Charging dengan kapasitas 50 kilowatt (kW) tersebut diharapkan dapat mendukung operasional kendaraan listrik di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Ia juga mengapresiasi langkah PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang mulai mengoperasikan kendaraan listrik sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata, seperti bandara, hotel, dan atraksi wisata.
“Pengoperasian SPKLU ini merupakan bentuk keseriusan PLN dalam menekan emisi karbon dengan mempercepat transisi energi bersih di berbagai sektor, termasuk pariwisata,” ungkap Haryanto.
Haryanto mengatakan PLN akan terus mendukung penuh kebutuhan infrastruktur listrik khususnya untuk destinasi pariwisata. Saat ini kata Haryanto, PLN sudah membangun SPKLU di lima lokasi wisata, seperti Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan, Labuan Bajo, Lombok dan Bali.
“Pada Oktober ini kami akan selesaikan pemasangan SPKLU di DPSP Danau Toba, Likupang dan Kawasan Pariwisata Mandalika,” tambah Haryanto.
Haryanto mengungkapkan penggunaan kendaraan pariwisata berbasis listrik dan pengoperasian SPKLU di Kawasan Candi Borobodur dan Prambanan merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
“PLN siap mendukung kebutuhan segala pihak dari sisi infrastruktur kelistrikan untuk mempercepat masifnya kendaraan listrik, sebagai upaya bersama mencapai target Carbon Neutral,” ungkapnya.
Dukungan tersebut ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah SPKLU di Tanah Air. Hingga kini, PLN tercatat sudah membangun 129 unit SPKLU yang tersebar di 98 titik di seluruh Indonesia. Targetnya, hingga akhir 2022 akan ada tambahan 40 unit SPKLU yang tersebar di 28 titik.
“Dalam mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik ini dibutuhkan kolaborasi erat dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, badan usaha, dan pihak swasta, utamanya industri Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia,” ujar Haryanto. (*)