PADANG, HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan telah menyelesaikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Meski demikian, beberapa pihak mempertanyakan realisasi anggaran yang dikelola oleh KPU, terutama dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat.
Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran tersebut. Dana yang dikelola KPU berbasis pada tahapan kegiatan.
“Jika ditanya apakah anggaran itu berbanding lurus dengan hasilnya, tentu saja iya,” kata Ory saat diwawancarai di sela-sela acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KPU se-Sumbar di Auditorium UNP Padang, Minggu (19/1) kemarin.
Menurutnya, setiap tahapan Pilkada telah memiliki alokasi anggaran yang jelas. Jika terdapat kelebihan anggaran pada satu tahapan, dana tersebut akan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan.
“Kami memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan prioritas,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbar itu.
Selain itu, Ory Sativa Syakban juga mengatakan, pentingnya upaya kolektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. “Peningkatan partisipasi publik adalah tugas bersama. Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka sadar akan hak pilihnya,” ujarnya.
KPU Sumbar juga terus mengevaluasi program sosialisasi dan edukasi politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Dengan langkah ini, KPU optimis dapat meningkatkan partisipasi pemilih di masa depan.
Terkait pengelolaan anggaran, kata Ory, bahwa seluruh dana digunakan secara transparan sesuai aturan yang berlaku. “Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Setiap alokasi diawasi dan dicatat secara rinci,” katanya.
Kepercayaan publik terhadap KPU diharapkan terus meningkat seiring dengan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga transparansi dan profesionalisme. Dalam menghadapi Pilkada mendatang, KPU Sumbar berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap agenda demokrasi. (*)
