PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berpotensi mengkaji ulang proyek pembangunan jalan lintas yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Pasalnya, proyek strategis tersebut boleh jadi bakal kembali terhenti lantaran persoalan pembebasan lahan.
Proyek pembangunan jalan Teluk Bayur-BIM diketahui sempat terhenti pada 2019 lalu lantaran adanya persoalan hukum yang terjadi saat proses pembebasan lahan segmen Jembatan Lolong-Simpang Transito, Kota Padang. Namun, pada awal 2024 lalu, Pemprov Sumbar memastikan bahwa masalah pembebasan lahan di segmen tersebut telah diselesaikan dan proyek bakal kembali dilanjutkan.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan, tahun ini, pihaknya menargetkan segmen tersebut bisa diselesaikan hingga Simpang Transito, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
“Sekarang sudah masuk proses pembebasan lahan. Sedang pengukuran peta bidang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan lahan sekitar 600 meter lagi,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (24/1).
Era Sukma menuturkan, pada awalnya segmen tersebut direncanakan menjadi bagian dari jalan lintas yang akan menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan BIM. Jalan sepanjang kurang lebih 26 kilometer tersebut dirancang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam sibuk, sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi darurat bencana bagi warga yang bermukim di sekitar Pantai Padang.
“Makanya, pada tahap awal ini kami rencanakan agar jalan ini terhubung dulu sampai Simpang Transito. Sebab, jika langsung disambungkan dengan rencana awal menuju BIM, kami khawatir nanti akan mangkrak lagi,” ucapnya.
Ia mengatakan, rencana pengkoneksian ruas jalan tersebut menuju BIM sepertinya perlu ditinjau ulang atau dilakukan feasibility study (FS) kembali. Sebab, jika tetap dilakukan sesuai jalur rencana lama, dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan pada saat proses pembebasan lahan.
“Karena kita akan menghadapi kawasan padat penduduk. Itu menjadi tantangan yang cukup besar di samping masalah anggaran. Untuk pemeliharaan jalan yang ada saja susah, apalagi untuk jalan yang belum ada. Untuk jangka panjang kami juga belum tahu ke depannya,” kata Era Sukma.
Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pada tahun ini pihaknya akan menoba fokus untuk menyelesaikan proses pengadaan serta pembebasan lahan.“Kalau sudah clear dan masyarakat setuju dengan harga yang dikeluarkan tim appraisal, nanti akan kami coba melakukan pelelangan proyek fisiknya,” kata Era Sukma. (*)