PADANG, HARIANHALUAN.ID — Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 239.587 ton. Jumlah ini sayangnya lebih rendah dari alokasi tahun lalu yang mencapai 359.395 ton.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun), Ferdinal Asmin mengatakan, 239 ton pupuk bersubsidi itu terdiri dari 11.610 ton Urea, 125.597 ton NPK, dan 2.380 ton NPK formula khusus.
Jumlah ini lebih rendah dari alokasi tahun lalu sebesar 359.395 ton, dengan rincian, Urea sebanyak 117.322 ton, NPK sebanyak 130.643 ton, dan NPK formula khusus sebanyak 2.284 ton. Bahkan dibandingkan dengan alokasi tahun 2023, alokasi tahun ini hanya mengalami sedikit penambahan. Di mana pada tahun 2023, Sumbar menerima jatah 238.892 ton, dengan rincian, jenis Urea sebanyak 150.549 ton, NPK 77.183 ton, dan NPK Formula Khusus 11.160 ton.
Ferdinal menyebut, alokasi ini belum lagi mampu memenuhi kebutuhan pupuk di Sumbar. Berdasarkan hitungan-hitungan kasar, untuk pertanian pangan saja, seperti padi dan jagung, Sumbar butuh setidaknya 500.000 ton pupuk. Jadi, kalau hanya mengandalkan pupuk bersubsidi, jelas tidak bisa. Lantaran masih sangat jauh dari kebutuhan petani di Sumbar. “Sampai saat ini ketersedian pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan, karena belum mampu memenuhi kebutuhan petani kita,” ujarnya, kemarin.
Dengan jumlah yang terbatas ini, maka petani yang berhak jatah pupuk bersubsidi ialah petani yang sudah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Penerima pupuk bersubsidi merupakan petani yang menanam sembilan komoditas yang diatur Kementerian Pertanian (Kementan), yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. “Jadi, memang hanya untuk tanaman pangan. Bukan untuk perkebunan besar, seperti sawit dan sebagainya,” kata Ferdinal.
Untuk pembelian, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga telah diatur. Jenis Urea dibanderol Rp2.250 per kilogram. NPK Rp2.300 per kilogram, dan NPK formula khusus Rp3.300 per kilogram. Jika menemukan pupuk subsidi yang dijual di atas HET, ia mengimbau petani untuk melapor kepada dinas pertanian setempat.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia memastikan alokasi pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus petani sejak awal tahun. Penebusan pupuk mulai dari tingkat distributor, toko pengecer, hingga petani sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari 2025.
Account Executive Pupuk Indonesia Wilayah Sumbar, Nanda mengatakan, segala keperluan administrasi telah dituntaskan pada akhir 2024 lalu. Berbeda dengan beberapa tahun silam, penyaluran baru bisa dilakukan pada bulan Februari.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya pada awal tahun baru menuntaskan alokasi. Mulai tahun 2025, usulan dan administrasi tuntas dikerjakan pada akhir tahun 2024 sehingga per 1 Januari petani sudah bisa menebus pupuk,” ucapnya.
Pupuk Indonesia mencatat, meski baru awal tahun, realisasi serapan pupuk bersubsidi tahun 2025 telah mencapai 7 persen untuk jenis Urea. Kemudian, 6 persen untuk jenis NPK. Sementara NPK formula khusus masih belum terserap.
Dukung Swasembada Pangan
Ferdinal Asmin menyebut, seiring dengan adanya program ketahanan pangan yang sedang digencarkan Presiden Prabowo Subianto, produktivitas pertanian padi Sumbar masih berpeluang untuk ditingkatkan.
“Saat ini saja, Sumbar adalah daerah produsen pangan. Artinya, potensi kita sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Bahkan, padi dari Sumbar juga sudah banyak dikirim ke daerah-daerah lain,” ujarnya.
Dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat serta masifnya alih fungsi lahan yang terjadi secara nasional, Indonesia memang memiliki potensi kerawanan krisis pangan. Situasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menggencarkan program-program ketahanan pangan di seluruh penjuru Tanah Air.
“Di Sumbar kita juga mengalami alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah. Namun dengan produktivitas sebesar 1,4 juta ton pertahun saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumsi di Sumbar bahkan provinsi tetangga,” ucapnya.
Ia menuturkan, sektor pertanian adalah salah satu fokus utama Pemprov Sumbardibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy. Pemprov bahkan telah mengalokasikan 10 persen APBD bagi sektor pertanian.
Dengan kebijakan yang berfokus terhadap fasilitasi pengadaan benih, sarana prasarana pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani, modernisasi teknologi pertanian, serta pembenahan sistem irigasi ini, Pemprov optimis produktivitas padi Sumbar yang telah mencapai 1,4 juta ton per tahun ini bisa terus ditingkatkan.
“Ini adalah upaya konkret kami untuk mendukung swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kami berupaya meningkatkan produktivitas lahan supaya bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Ia menuturkan, luas total lahan baku sawah Sumbar terbaru yang ditetapkan oleh Kepala BPN Sumbar adalah sebesar 194 ribu hektare. Dan untuk melindungi ratusan hektare lahan sawah dari alih fungsi lahan, Pemprov telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
“Perda ini kemudian ditindaklanjuti di kabupaten/kota dengan pembentukan perda serupa. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sejauh ini baru enam kabupaten/kota yang sudah memiliki perda ini. Kami mendorong seluruh kabupaten/kota merumuskan perda perlindungan lahan pertanian pangan ini,” ujarnya. (*)