PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah diprediksi akan memberikan dampak signifikan pada sejumlah sektor. Salah satu yang paling terpengaruh adalah sektor perhotelan, di mana lebih dari separuh pendapatannya berasal dari kegiatan pemerintah.
Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat, Rina Pangeran, menyatakan bahwa pendapatan hotel di Sumbar telah mulai merosot akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Pasalnya, hampir seluruh reservasi yang berasal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) kini telah hilang.
Rina menjelaskan bahwa sekitar 60% dari total pendapatan hotel di Sumbar selama ini berasal dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera memberikan solusi terkait dampak kebijakan ini.
“Kami butuh solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi hotel-hotel di Sumbar. Terlebih, sektor ini merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Rina juga menambahkan bahwa saat ini hotel-hotel yang tergabung dalam PHRI Sumbar tengah berupaya mencari cara untuk menutupi kerugian akibat hilangnya pendapatan dari sektor pemerintah.
Menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, mereka berharap bisnis hotel dapat tetap berjalan lancar dan hak-hak karyawan tetap terjamin, sehingga tidak ada karyawan yang terpaksa dirumahkan.
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 2]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-Kini-120x86.jpg)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 1]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-120x86.jpg)
