PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat (Sumbar) memperkirakan volume sampah di Sumbar mengalami peningkatan sekitar 20 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas perantau maupun wisatawan selama masa libur Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 M. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta keterbatasan sarana prasarana pembuangan sampah sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum kunjung terselesaikan.
Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan lengkap data volume timbulan sampah selama libur Lebaran dari seluruh kabupaten/kota.
“Namun kami memperkirakan data volume sampah selama bulan puasa dan Lebaran di semua kabupaten/kota tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan data dua tahun sebelumnya, yaitu meningkat sekitar 20 persen,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (9/4).
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 lalu mencatat, volume timbulan sampah selama musim libur Idulfitri 1445 Hijriah tercatat mencapai 188.012 kilogram per hari.
Pada tahun 2023 lalu, Kota Padang Panjang menjadi penyumbang terbesar dengan timbulan sampah mencapai 72.270 kilogram per hari. Disusul Kabupaten Pasaman dengan 105.543 kilogram per hari dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 4.768 kilogram per hari.
Dari total tersebut, jumlah sampah yang berhasil dipilah mencapai 43.264,50 kilogram per hari, yang terdiri dari 3.957,90 kilogram sampah organik dan 39.306,60 kilogram sampah plastik atau anorganik. Sementara itu, jumlah residu yang tidak terpilah mencapai 144.747,60 kilogram per hari.
Sementara itu, Kota Sawahlunto menunjukkan komitmen dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan 796,70 kilogram sampah. Kota Padang Panjang juga berkontribusi besar dalam pemilahan sampah, dengan total sampah yang terpilah mencapai 3.847,10 kilogram per hari.
“Hingga saat ini laporan masing-masing kabupaten/kota di SIPSN memang belum masuk. Jadi data yang ada sekarang itu memang baru perkiraan, karena memang pencatatan volume sampah hanya bisa dilakukan oleh kabupaten/kota yang memiliki fasilitas timbangan di TPA masing-masing,” ucapnya.
Di Kota Payakumbuh misalnya. Volume sampah harian di kota tersebut sangat banyak. Namun sayang jumlahnya tidak tercatat karena sampah harian yang dihasilkan tidak melewati proses penimbangan. Kondisi ini menjadi alasan kenapa data yang digunakan adalah data yang dirilis di website SIPSN dua tahun lalu.
Diketahui, untuk menyambut musim mudik dan libur Lebaran tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kembali mencanangkan program Mudik Minim Sampah. Secara khusus, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bahkan menugaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung memantau kondisi persampahan selama musim mudik.
Hasilnya, memang masih ditemukan adanya tumpukan sampah di beberapa lokasi seperti di sekitar rest area, SPBU, masjid, musala, maupun jalan-jalan perlintasan. Termasuk di kawasan Fly Over Kelok Sembilan yang sering dijadikan spot swafoto dadakan oleh pengendara maupun wisatawan.
“Begitu juga di objek wisata yang dikelola pemuda dan nagari. Di sana seringkali sampahnya tidak terkelola. Ini kami temukan di Pantai Tiku, Harau, dan beberapa lokasi lainnya. Informasi yang kami terima, pengelola memang kesulitan mengumpulkan sampah karena begitu ramainya pengunjung yang datang,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menilai situasi pengolahan sampah di destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (pemda) seperti kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi, Pantai Padang, dan sebagainya sudah jauh lebih baik.
Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kebersihan lingkungan tetap terjaga pada momen ramai pengunjung seperti halnya libur Lebaran, sangatlah penting dan krusial.
“Sejak jauh-jauh hari kami sudah menerbitkan edaran kepada seluruh bupati/wali kota. Namun memang kesadaran pemudik maupun pengunjung dari luar provinsi untuk membuang sampah pada tempatnya harus lebih disosialisasikan lagi,” katanya.
Dalam inspeksi yang dilakukan pihaknya, Fuadi mengaku mendapati adanya tumpukan sampah di sekitar rumah makan dan SPBU yang berada di daerah perbatasan Sumbar-Riau. Hal ini juga telah dikoordinasikan dengan pengelola setempat.
Ia menyebut, pengelola SPBU dan rumah makan juga mengaku cukup kewalahan dengan perilaku pengunjung yang membuang sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang telah disediakan.
“Belum lagi perilaku membuang sampah dari atas mobil. Ini juga kami temukan meskipun tidak banyak. Paling banyak itu adalah sampah yang mereka tinggalkan saat mampir di SPBU maupun rest area,” ucapnya.
Dengan situasi itu, Fuadi meyakini bahwa peningkatan kesadaran masyarakat setempat maupun pemudik dan pendatang dalam membuang sampah pada tempatnya, masih menjadi PR utama bagi Pemprov Sumbar dan juga pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Kami juga mendengar masih adanya keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah di daerah. Baik berupa mobil pengangkut, bak sampah, dan sebagainya. Ini yang sangat membutuhkan perhatian serius oleh seluruh kabupaten/kota,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sumbar menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 660/03/SB/DLH.2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Dalam SE itu, Gubernur Mahyeldi meminta para bupati dan wali kota untuk mengimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah, terutama di jalur arus mudik dan daerah penyangga/perbatasan.
“Kemudian, melaksanakan pengelolaan sampah di lokasi-lokasi seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara di wilayahnya serta memastikan kondisi pengelolaan sampah berjalan dengan baik,” ucap Fuadi.
Seluruh bupati/wali kota juga diminta untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah dengan menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah, terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker, serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), di titik-titik peristirahatan pemudik, seperti pom bensin, rumah makan, masjid, dan rest area. Termasuk melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah.
Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah, terutama akibat antrean kendaraan di rest area, para bupati/wali kota diminta untuk melaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dan menjemput sampah dalam wadah terpilah. “Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik,” ucapnya. (
