KALIMANTAN TENGAH, HARIANHALUAN.ID – Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa (22/4) pagi mengakibatkan banjir meluas di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB ini berdampak pada puluhan ribu warga di sembilan kecamatan.
Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 20.333 Kepala Keluarga (KK) atau 60.694 jiwa terdampak banjir. Wilayah terdampak mencakup sembilan kecamatan: Montallat, Teweh Baru, Teweh Tengah, Teweh Timur, Teweh Selatan, Lahei Barat, Lahei, Gunung Purei, dan Gunung Timang, yang tersebar di 70 desa dan kelurahan.
Banjir tidak hanya berdampak pada penduduk, tetapi juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur. Tercatat sebanyak 11.354 unit rumah, 96 fasilitas ibadah, 82 fasilitas pendidikan, 32 fasilitas kesehatan, 51 gedung pemerintahan, dan 39 unit jembatan turut terdampak.
Tim dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dan BPBD Kabupaten Barito Utara terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pemantauan dan pendataan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir selama tujuh hari, terhitung mulai 21 hingga 27 April 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/77/2025.
Adapun kebutuhan mendesak di lokasi bencana meliputi: makanan siap saji, family kit, matras, selimut, paket sandang, terpal, tenda pengungsi dan keluarga, paket balita dan ibu hamil, peralatan dapur, perlengkapan sekolah dan kebersihan, lampu penerangan, penjernih air, pompa air, genset, mobil serbaguna, perahu karet, toilet portabel, dan mobil dapur umum.
Hingga saat ini, banjir dilaporkan mulai berangsur surut, dengan tinggi muka air berkisar antara 50 hingga 150 cm di sejumlah lokasi terdampak. Penanganan bencana melibatkan unsur BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD Kabupaten Barito Utara, TNI/Polri, dinas terkait, aparat desa, relawan, dan masyarakat setempat.
BNPB terus memantau perkembangan di lapangan dan mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. (*)
