PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas (Unand), Dr Aidinil Zetra MA, menilai, rentetan kedatangan para menteri ke Sumbar adalah suatu hal yang patut diapresiasi. Sebab strategi yang sama juga pernah dilakukan Mantan Gubernur, Hasan Basri Durin, yang saat itu bahkan melancarkan upaya gerilya mencari program yang bisa dibawa ke daerah dari seluruh kementrian pusat.
Strategi memasifkan perburuan sumber pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD kepada jajaran kementrian di tingkat pusat, nyatanya juga pernah sukses dilakukan oleh Mantan Gubernur Hasan Basri Durin. “Saya melihat kunjungan para menteri ini adalah perhatian bentuk perhatian pemerintah pusat untuk Sumbar. Saya melihat Pemda hari ini cukup gencar melakukan itu,” ujarnya kepada Haluan Minggu (4/5).
Dr Aidinil Zetra menuturkan, banyak sekali harapan masyarakat Sumbar yang tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi maksimal antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi faktanya, PAD Sumbar jelas terbatas sementara APBD hari ini mengalami defisit. Di tengah situasi ini, kemampuan lobi dan negosiasi kepala daerah beserta para wakil rakyat kepada jajaran pemerintah pusat sangat menentukan kelancaran jalannya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia menekankan pentingnya kesamaan visi misi pembangunan antara pusat dan daerah. Keselarasan arah kebijakan pembangunan ini mutlak menentukan keberhasilan program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Tanpa adanya kolaborasi serta kesamaan gerak langkah antara pemerintah pusat dan daerah, program di tingkat pusat tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun dengan program pembangunan yang berlangsung di daerah.
Dr Aidinil Zetra juga menekankan, daerah memang diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan di daerah masing oleh pemerintah pusat sebagaimana amanat otonomi daerah. Namun demikian, ucapnya, perlu dipahami juga bahwa otonomi daerah yang ada saat ini bukanlah auto money. Bagaimanapun, pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya tetap membutuhkan suntikan fiskal dari pusat untuk mendukung jalannya pembangunan. (*)
