Bawaslu – FJPI Sumbar Perkuat Pengawasan dan Pendidikan Politik

Teks foto : Ketua Bawaslu Sumbar, Alni (dua dari kiri) bersama Ketua FJPI Sumbar Nita Indrawati (pakai jilbab) menandatangani MoU disaksikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) dan anggota Bawaslu Sumbar Khadafi, Sabtu (17/5/2025). IST

PADANG, HARIANHALUAN.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) setempat, membantu menyosialisasikan pengawasan partisipastif dan pendidikan politik. Hal ini sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat. 

“Pascapenyelenggaraan pesta demokrasi, Bawaslu tetap berupaya menyosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu ke depan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini sangat penting,” ujar Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman FJPI Sumbar dengan Bawaslu setempat di Kantor Bawaslu Sumbar, Sabtu (17/5/2025). 

Rahmat Bagja mengungkapkan, kerja sama antara Bawaslu Sumbar dengan FJPI bisa memperkuat pengawasan mulai dari perencanaan, persiapan, penyelenggaraan hingga tahap evaluasi Pemilu. Sebab setiap penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu harus diinformasikan melalui pemberitaan. 
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini. Kedepan mungkin bisa diperluas dengan membahas calon legislatif perempuan hingga keberadaan petugas pengawas perempuan,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menyampaikan, dalam waktu dekat merealisasikan kerja sama dengan FJPI Sumbar pada berbagai program. Antara lain berupa podcast, diskusi hingga merangkul forum yang bergerak dalam informasi digital untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik. 

“Segera kita aktualisasikan programnya sesuai tupoksi masing-masing. Dengan tujuan yang sama memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi masyarakat,” katanya. 

Ketua FJPI Sumbar Nita Indrawati mengatakan, melalui kerja sama ini diharapkan sosialisasi seputar Pemilu dan pendidikan politik bisa lebih massif tersampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian pada Pemilu selanjutnya, pengawasan partisipatif bisa lebih berjalan optimal. 

“Kami juga akan melibatkan akademisi saat diskusi maupun sosialisasi Pemilu. Diharapkan bisa lebih kaya informasi sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik,” ujarnya. (*)