Gubernur menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola BUMDesma adalah kunci untuk menciptakan pengelolaan dana pemberdayaan yang lebih transparan dan akuntabel. BUMDesma perlu memperkuat sinergi antara sesama BUMDesma, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait.
“Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BUMDesma se-Sumbar. Kami dorong agar BUMDesma lebih banyak berkolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutur Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur juga menyarankan agar BUMDesma dapat membangun kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM lokal. Hal ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan memastikan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dapat kembali ke desa dan nagari.
Dengan kolaborasi ini, ia berharap BUMDesma dapat mendukung program-program strategis pemerintah, seperti rantai pasok program MBG yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, dalam kesempatan yang sama memaparkan perkembangan signifikan dari BUMDesa dan BUMDesma.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah BUMDes/BUMNag di Sumbar tercatat sebanyak 713 unit. Namun, per September 2025 jumlahnya sudah meningkat menjadi 828 unit.
