“Ini tak cukup hanya dengan menetapkan kebijakan. Sebab akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kebijakan yang disepakati oleh pemerintah hanya menjadi angan-angan petani. Maka, sebaiknya mesti ada pengawasan dan pengawalan berlapis. Jangan semena-mena dan mempermainkan kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, integritas mutu pupuk harus dijaga agar penurunan harga tidak diiringi dengan penurunan kualitas. Pasalnya, jika mutu menurun, maka kebijakan yang semestinya berpihak kepada petani justru dapat menjadi bumerang bagi produktivitas pertanian Sumbar.
Dengan demikian, meskipun kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi memberikan harapan baru bagi petani, efektivitasnya sangat ditentukan oleh dua hal vital, yaitu kelancaran distribusi di lapangan dan pengawasan yang ketat terhadap potensi penyimpangan. “Bila dua aspek ini bisa dijalankan secara konsisten, maka Sumbar berpeluang besar untuk mencapai sistem pertanian yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh petani,” tutur Munzir. (*)
