HARIANHALUAN.ID – Dua anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil Solok, Daswippetra dan Nufirman Wansyah meminta pemerintah memberi perhatian khusus untuk Jalur Sitinjau Laut yang rawan bencana longsor, pohon tumbang dan laka lantas. Kondisi tersebut, tidak jarang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Nufirman Wansyah mengatakan, sebagai jalan utama lintas kota, Sitinjau Laut adalah jalur aktif yang ramai dilalui setiap hari.
“Jalan Sitinjau merupakan jalan utama menuju Kota Padang dari arah Jakarta dan kendaraan beroperasi, jalur padat perekonomian dan perdagangan, sehari banyak sekali kendaraan. Maka perlu diperbaiki, karena sering terjadi kecelakaan dan longsor,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar ini menambahkan, sudah sepatutnya Sitinjau menjadi perioritas pemerintah [rovinsi dari arah selatan atau Solok. “Sebab, beberapa kali terjadi longsor dan macet lebih kurang 8 hingga 12 jam,” katanya.
Ia berharap semoga Menteri Bapenas dan PUPR memperioritas pembangunan di Sitinjau ini.
Tanggapan lain disampaikan Daswippetra. Ia menyebut, sudah pernah mengusulkan penanggulangan laka dengan membuat jalur penyelamat tiga atau empat titik.
Usulan itu, kata Daswippetra, atas serapan aspirasi dari masyarakat. Sebab, risiko kecelakaan di Sitinjau Laut cukup besar.
“Masyarakat penguna Jalan Sitinjau Laut mengusulkan pada saya sebagai Angota DPRD Provinsi Sumbar, untuk pembuatan jalur penyelamat di ruas Jalan Padang-Solok (Sitinjau lauik), karena sering terjadi kecelakaan akibat rem blong di lokasi itu,” ucapnya.
Ia berharap usulan itu hendaknya bisa ditindaklanjuti pihak berwenang. “Tetapi itukan tidak wewenang provinsi, jalur Padang-Solok adalah wewenang Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatra Barat. Dimana dananya dari APBN untuk pembuatan jalur penyelamat, harapan kita tentu bisa ada tindaklanjutnya,” kata politisi Partai PPP ini.
Sebagai angota DPRD Provinsi Sumbar, politisi yang berkampung halaman di Kota Solok ini mengatakan, akan mengusulkan pembuatan jalur penyelamat tersebut ke Balai Pelaksana Jalan dan Dinas Binamarga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar.
Menurutnya, usulan itu timbul dari kepedulian dari apa yang dibutuhkan masyarakat. DPRD, sambungnya, harus memiliki sikap peduli dan kritis atas perosalan di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, untuk penanggulangan bencana, pemerintah perlu melakukan perbaikan tebing di tempat-tempat yang rawan lonsor. “Seperti pembuatan trap pada tebing, juga membuat protektion tebing. Saya rasa tidak terlalu sulit, karena yang rawan itu jika ditotal lebih kurang 3 km,” ucapnya menutup. (*)