Tentu hal ini berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat yang berada di wilayah tapak.
“Kelemahan saat ini adalah belum ada upaya-upaya khusus bagi pemerintah secara nyata dalam menemukan dan mendampingi masyarakat menemukan alternatif ekonomi bagi petambang ilegal. Pandangan Walhi Sumbar, seharusnya dari persoalan yang terjadi, pemda dan pemprov sudah harus menyediakan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang,” ucapnya. (*)
Laman 2 dari 2
Reporter:
Darwina
