HARIANHALUAN.ID — Pupuk hingga saat ini masih menjadi pangkal persoalan berbagai masalah di sektor pertanian Sumatra Barat (Sumbar). Suplai pupuk bersubsidi yang tidak memadai dan distrubusi yang tidak tepat sasaran menjadi penyebab utamanya.
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mencari solusi terbaik. Namun, alih-alih meminta tambahan kuota pupuk bersubsidi, yang tiap tahun terus dikurangi, Gubernur Sumbar justru mengusulkan agar subsidi pupuk dihapuskan dan dialihkan menjadi subsidi hasil pertanian.
Hal ini terungkap saat pertemuan Mahyeldi dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama sejumlah gubernur lainnya, baru-baru ini.
Mahyeldi menyebut, usul tersebut dilatarbelakangi oleh sistem pengadaan pupuk bersubsidi, mulai dari distribusi hingga penyaluran kepada petani, yang tidak berjalan dengan baik. Padahal, anggaran pengadaan pupuk bersubsidi tidaklah sedikit, yang pada gilirannya membuat pemerintah pusat mau tak mau membatasi pasokan pupuk bersubsidi untuk daerah.
“Dari sejak pendistribusiannya saja sudah bermasalah. Pupuk itu kan dikirim dari Jawa. Sebelum sampai ke Sumbar, singgah dulu ke daerah-daerah tetangga. Ke Jambi, Bengkulu. Dan pupuknya sebagian tinggal di sana. Akhirnya yang sampai ke Sumbar tidak seberapa. Setelah itu, saat disalurkan ke petani, waktunya tidak tepat. Ketika pupuk datang, petani tidak sedang menanam. Pas sudah masuk musim tanam, pupuknya sudah tidak ada,” katanya, beberapa waktu yang lalu.
Oleh karena itulah, ia berpendapat anggaran pupuk bersubsidi lebih baik dialihkan untuk program yang lebih terjamin. Salah satunya melalui subsidi hasil pertanian, dimana pemerintah bisa membeli produk pertanian dengan harga di atas harga pasar.
“Daripada pupuknya yang disubsidi, mending hasilnya yang disubsidi. Petani pun kalau hasilnya yang dibeli dengan harga tinggi, pasti akan lebih bersemangat untuk menanam,” ujarnya.
Memutus Ketergantungan Pupuk Subsidi
Sekretaris Distanhorbun Sumbar, Ferdinal Asmin, persoalan pupuk ini sebenarnya bukan persoalan baru. Namun, tak banyak yang bisa dilakukan selain memutus ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi.
Pasalnya, pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat setiap tahun selalu berkurang. Sehingga, mau tak mau, memang sudah saatnya petani beralih ke pertanian organik dan tak lagi bergantung pada pupuk kimia.
Kemandirian petani inilah yang terus didorong Distanhorbun Sumbar. Dengan terciptanya kemandirian, petani bisa menyediakan pupuk dari sumber daya lokal yang tersedia. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan hingga penyediaan berbagai fasilitas untuk pertanian organik.
Hanya saja, ia mengakui, pertanian organik di Sumbar belum lagi masif. Sebagian besar petani di Sumbar saat ini masih bergantung pada pupuk kimia. Bagaimanapun, menurutnya, peralihan ke sistem pertanian organik ini memang tidak bisa instan dan butuh proses.
Masih banyak, ucapnya, petani yang meragukan keefektifan pertanian organik dan mempertanyakan apakah pertanian organik bisa menghasilkan produksi yang lebih baik.
“Makanya, kami membuat namanya sekolah lapangan. Di sekolah lapangan ini kami mengajarkan dan meyakinkan petani bahwa pertanian organik sesungguhnya bisa menghasilkan produksi yang lebih baik dan lebih sehat ketimbang pertanian yang mengandalkan bahan-bahan kimia,” tuturnya.
Di samping itu, Pemprov Sumbar di bawah arahan Gubernur Sumbar juga telah membentuk tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Tim ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian, termasuk pihak kepolisian dan diketuai oleh Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar. Tim ini bertugas melakukan pengawasan dan memastikan distribusi pupuk dan pestisida benar-benar tepat sasaran.
Hanya saja, ia memastikan bahwa pengawasan pupuk di Sumbar terus dilakukan. Selain itu, pihaknya sejauh ini juga belum menerima laporan adanya kasus penimbunan yang kemudian berakibat pada melambungnya harga pupuk. (*)