HARIANHALUAN.ID – Aksi peretasan oleh hacker ternyata tidak hanya terjadi pada situs pemerintah di tingkat nasional saja. Namun, merambat ke daerah Kabupaten Sijunjung, dimana aksi situs resmi Bawaslu Sijunjung diretas hingga tidak bisa diakses.
Pada situs Bawaslu Sijunjung yang diretas, terlihat tampilan dua logo yang berbeda dan diikuti oleh sejumlah kalimat yang memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Bahkan isu-isu yang tengah hangat di tingkat nasional pun dituliskan pada tampilan layar tersebut. Seperti dibawah ini.
“We Are : Bengkulu Cyber Team-Hackvist Of Garuda, Pesan : Ternyata Memang Benar, Sila Kelima adalah keadilan bagi para penguasa, dari semua kasus Ferdi Sambo, KM 50, 23 pemerintah korupsi bebas secara gampang dan ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang merugikan rakyat kecil. Dulu ibu Puan Maharani menangis karena kenaikan harga BBM , dan sekarang dia bahagia didalam ruangan tanpa melihat mahasiswa yang kepanasan di luar untuk menyuarakan aksi demo # TOLAK_HARGA_BBM. Memang tidak ada yang bisa dipercaya lagi dari pemerintah dan aparat negara, ya Allah tunjukan lah keadilan Mu didepan Bajingan-Bajingan ini kami sebagai rakyat kecil sudah berusaha semampu kami walaupun berakhir dengan sia-sia”.
Salah seorang Komisioner Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Riki Minarsah membenarkan informasi peretasan situs Bawaslu Sijunjung tersebut dan diketahui sudah tidak bisa diakses semenjak Kamis (22/9/2022).
“Mohon maaf atas ketidaknyamanan sahabat Bawaslu, pada saat ini tim IT kami masih berusaha memulihkan website Bawaslu Sijunjung dari tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, mudah-mudahan segera bisa teratasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo mengatakan bahwa di era global saat ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan.
“Ini karena jaringan komputer dan internet yang mudah diserang, itu sifatnya global dan tidak aman. Saat data terkirim dari satu komputer ke komputer lain akan memberi kesempatan pada user internet lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut,” ucapnya.
Untuk itulah, menurutnya, perlu adanya keamanan sistem informasi data global yang sifatnya komprehensi, dimana pihaknya juga harus paham bahwa tidak ada satupun sistem komputer yang bisa diamankan 100 persen.
“Untuk itu, kita harus waspada terhadap peretasan situs situs milik pemerintah daerah, sedangkan kita hanya bisa mencegah dan mempersulit pihak lain yang hendak mengganggu sistem yang ada, atau meningkatkan pola atau sistem keamanan pada situs milik pemerintah tersebut,” ucapnya. (*)