HARIANHALUAN.ID — Konsep membangun Indonesia dari desa, strategi jitu pemerintah hari ini. Betapa tidak, desa yang tersebar di seluruh Indonesia sekitar 73.670 desa itu jika diberdayakan, akan menjadi kekuatan. Begitu juga halnya di Sumatra Barat (Sumbar) yang saat ini terdapat 1.035 nagari setelah pemekaran.
“Potensi itu ada di desa, kalau di Sumbar dikenal dengan nagari. Jika potensi nagari itu digerakan, maka Sumatra Barat juga akan berdampak,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul, kemarin.
Dikatakannya, tak heran jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyatakan jika desa merupakan pembentuk Indonesia. Di Sumatra Barat desa itu bernama nagari. Dan ini juga telah di Perdakan, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari.
Jumlah desa atau nagari resmi bertambah dari 929 unit menjadi 1.035 pada September 2022 setelah 106 nagari/desa pemekaran mendapatkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa dari Kementerian Dalam Negeri.
Kode wilayah administrasi pemerintahan desa yang baru diterima berasal dari hasil pengusulan penataan (pemekaran) nagari pada tiga pemerintahan kabupaten di provinsi itu. Sebanyak 47 kode pemerintahan nagari itu berasal dari pengusulan penataan dari tiga kabupaten, yaitu 25 kode untuk Pemkab Pasaman, 10 kode untuk Pemkab Agam dan 12 kode untuk Pemkab Pasaman Barat.
Berkaitan dengan diskusi sehari yang akan dilaksanakan Harian Haluan dengan tema “Dari Nagari Sumatera Barat Membangun” menurut Amasrul sebuah terobosan bagus. Sebab, Haluan dianggapnya mampu menangkap peluang di nagari. Nagari, tak sekadar daerah administratif saja, tetapi di dalamnya pembangunan terencana ada di sana.
