HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk benar-benar menyiapkan strategi yang tepat terkait rencana right issue dengan mempertimbangkan faktor target penyerapan dana publik.
Nevi mengatakan bahwa anggota Komisi VI telah sepakat, bila PT Adhi Karya tidak mencapai right issue, maka PT Adhi Karya diminta untuk menyiapkan langkah dan pilihan lain.
“Kami di Komisi VI telah menyepakati untuk memahami dan menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Adhi Karya, terkait pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,976 triliun,” ujar Nevi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Adhi Karya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Selain itu, Nevi menambahkan, terkait right issue, Komisi VI DPR RI memahami dan menerima penjelasan terkait rencana pelaksanaannya sebesar Rp1,898 triliun.
Legislator asal Sumatra Barat II ini menegaskan, bahwa dirinya juga mendukung Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Adhi Karya ini, karena PMN 2022 untuk PT Adhi Karya diperuntukkan pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sangat strategis.
“Sedangkan berkaitan dengan right issue, saya mengingatkan bahwa pemerintah sendiri sudah menekankan, kebijakan ini untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60 persen. Right issue menjaga permodalan BUMN dan merupakan usaha penambahan modal melalui aksi korporasi pasar,” ucapnya.
Sementara itu, Politisi PKS ini juga mempertanyakan, strategi yang akan dilakukan oleh PT Adhi Karya agar penggalangan dana masyarakat melalui right issue bisa optimal.
“Karena PT Adhi Karya telah menargetkan perolehan dana dari right issue sebesar Rp1.898 triliun dengan menerbitkan 7.04 miliar saham baru seri B dengan nilai Rp100 per saham (saham HMETD). Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan akan mendapatkan 19.783.232 HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli saham baru dengan harga Rp550 per saham,” ujarnya.
Maka dari itu, ia berharap, right issue ini bisa berdampak pada kinerja PT Adhi Karya pada proyek-proyeknya. Khusus pada proyek SPAM yang merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk masyarakat, mengingat masih ada sekitar 15 persen masyarakat belum mendapatkan layanan sumber air minum yang layak.
“Sehingga proyek SPAM menjadi salah satu faktor esensial untuk rakyat, sehingga pembangunannya harus diutamakan dibanding proyek infrastruktur yang belum prioritas,” tuturnya. (*)