HARIANHALUAN.ID — Sebanyak 1.035 nagari/desa di Sumbar menyimpan beragam potensi dan keunggulan masing-masing. Tak hanya keindahan bentangan alam, namun juga potensi adat dan budayanya yang unik.
Perlu eksplorasi yang efektif agar potensi nagari tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul saat membuka Pelatihan Jurnalistik Nagari Haluan Angkatan II di Kantor Harian Umum Haluan, Kompleks Lanud Sutan Sjahrir Padang, Senin (12/12/2022).
Masyarakat desa/nagari, kata Amasrul, menggunakan dan mengumpulkan uang dari hasil bumi dari desa/nagarinya dan membelanjakan di lingkungan demi perputaran ekonomi. Jika dihitung satu per satu mungkin tidak begitu fantastis, namun apabila diakumulasikan desa/ nagari sebenarnya pusat ekonomi nasional.
Capaian pembangunan, kata Amasrul, dimulai dari nagari. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih agresif membangun nagari/desanya.
“Membangun negara dari desa/nagari dianggarkan berupa dana desa, agar nagari cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan inflasi. Hanya saja nagari-nagari di Sumbar tidak mendapat tempat yang banyak dalam publikasi informasi mengenai program mereka, dalam menghadapi keterpurukan ekonomi dan inflasi terbut,” katanya.
Pemberitaan mengenai segala bentuk perkembangan pembangunan di nagari harus diketahui masyarakat luas. Hal ini juga bertujuan untuk menyaring pemberitaan yang kurang seimbang.
“Pelatihan jurnalistik yang diusung Harian Haluan bagi nagari akan membantu kita juga dalam mempromosikan potensi-potensi nagari, pelayanan hingga penggunaan dana nagari. Hal ini selain akan memberi informasi untuk ranah dan rantau, juga akan meminimalisir berita yang kurang konfirmasi dan terkesan tidak seimbang atau sepihak saja tentang nagari,” ujarnya.
Menurutnya, semenjak ia menjabat menjadi Kepala DPMD Sumbar Agustus tahun lalu, sangat banyak ketertinggalan informasi mengenai nagari yang tidak diketahui publik. Bahkan berita yang digemborkan hanya mengenai kelemahan nagari.
“Hal ini menyebabkan sejumlah wali nagari dan kepala desa diperiksa, karena kurangnya informasi. Informasi ini pintu bagi penegak hukum untuk memeriksa kesimpangsiuran berita di lapangan,” tuturnya.
Tahun 2021, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), kata Amasrul, terdapat tiga nagari sangat tertinggal dan 35 nagari yang tertinggal. Hal ini terus dioptimalkannya untuk terus mencari potensi yang ada di desa dan nagari tersebut. Salah satunya dengan memprioritaskan ketahanan pangan.
“Apapun potensi nagari, kita sangat butuh informasi yang berimbang. Baik itu mengenai hal yang dilakukan wali dan perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan informasi yang belum tercapai. Informasi baik itu di antaranya adalah desa yang tidak korupsi, nagari dengan keterbukaan informasi, setiap tahun ada lomba nagari, ada penilaian teknologi tepat guna dan masih banyak prestasi tidak terekspos,” ujarnya.
Ia berharap dengan pelatihan jurnalistik oleh Haluan, akan tercipta 1.035 kontributor atau jurnalis nagari yang akan memasifkan publikasi informasi. Hal ini juga tergolong dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumbar, yaitu menciptakan 100 ribu entrepreneurship.
Sementara Pemimpin Umum Harian Haluan, Zul Effendi mengatakan, ketersediaan Harian Haluan dalam membantu publikasi informasi nagari. Disebutkannya, koran yang bersejarah di Indonesia itu tidak hanya berupa media cetak, dengan adanya platform digital harianhaluan.com ada harianhaluan.id akan mmperkuat secara penuh mengenai publikasi informasi.
“Harian Haluan selalu ingin berkontribusi dan bisa memberi nilai manfaat untuk Sumbar. Informasi yang beredar dan dimuat Haluan didominasi dari elit Sumbar mulai dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kota dan kabupaten, sehingga aktivitas dari nagari minim publikasi,” katanya.
Zul Effendi menuturkan, berkat dukungan DPMD Sumbar dan Gubernur Sumbar, Haluan bertekad melakukan perbaikan dan pemerataan informasi di nagari. Harapannya, hal ini tidak hanya dilakukan Haluan, tetapi media lain juga. Berhubung keterbatasan SDM dan Haluan hanya punya satu kantributor di masing-masing kabupaten/kota.
Sementara itu, Project Officer Manajemen Haluan, David Ramadian menyampaikan, Pelatihan Jurnalistik Angkatan II itu dihadiri lebih kurang 40 orang wali dan perangkat nagari. Masing-masing berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Agam.
“Ini merupakan pelatihan angkatan kedua. Pascapelatihan angkatan pertama lalu, 99 persen kolom nagari sudah diisi oleh kontributor yang sudah pelatihan kemarin. Publikasi nagari sendiri sudah menyebar, tidak hanya di Sumbar bahkan nasional dan mancanegara,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Forum Wali Nagari (Forwana) Sumbar, Sudahri mengajak agar pelatihan ini dapat diimplemantasikan ilmunya. Perangkat desa diharapkan mampu mengerti mengenai perlindungan dan asas pers, sehingga kekhawatiran wali nagari atas pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi tidak terjadi lagi. (*)