HARIANHALUAN.ID – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) II 2023 di Pangeran Beach Hotel, Kamis (19/1/2023).
Pada kesempatan itu, Ketua PHRI Sumbar, Rina Pangeran mengatakan, kondisi industri perhotelan saat ini baru mulai bangkit.
“Pascapandemi, industri pariwisata termasuk perhotelan saat ini baru mulai bangkit, belum pulih seperti sediakala,” ucap Rina.
Sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua di Sumbar, industri hotel dan restoran meminta pemerintah untuk pro kepada pelaku usaha perhotelan dan restoran. Salah satunya terkait penetapan pajak yang dinilai masih sangat mencekik pelaku pariwisata.
“Memang retribusi dan PAD Kota Padang naik dan melampaui target, tapi kita terdampak. Ini kami keluhkan, dimana kita baru pulih, baru bergerak,” ujarnya.
Rina mencontohkan di salah satu hotel, kenaikan retribusi pajak air tanah naik sangat tajam.
Misalnya ada di hotel A, biasanya membayar retribusi pajak air tanah Rp2 jutaan perbulan sekarang mencapai Rp11 jutaan. Sehingga pertahun, di tahun 2021 yang membayar sekitar Rp30-an juta, di tahun 2022 mencapai hampir Rp130 jutaan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah lebih memikirkan posisi pelaku industri perhotelan sebagai pengusaha yang tertib aturan.
“Kita paham, dari pemko ada target yang harus dipenuhi, tetapi masih banyak objek pajak yang belum tersentuh di luar industri perhotelan dan restoran. Seharusnya Bapenda bisa memburu ke situ untuk menambahkan tambahan pajak,” ucapnya.
Ditambahkannya, PHRI sangat setuju dengan adanya peningkatan PAD, namun pemerintah harus menerapkannya secara bijak dan wajar. Misalnya saat kondisi inflasi, bisa menjadi acuan. Kemudian dengan menghadirkan objek wisata dan destinasi wisata baru.
Di sisi lain, PHRI juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengebut penyelesaian tol di Sumbar.
“Kita belajar dari Lampung dan Palembang, ketika tol dibuka, ekonominya naik signifikan. Terbukti dengan adanya tol akan meningkatkan ekonomi dan naiknya PAD,” ucapnya.
Selain itu, sambung Rina, PHRI juga meminta pemko memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan SDM pelaku industri perhotelan dan restoran.
“Sebagai penyumbang PAD terbesar kedua, kita harap 2 persen dari retribusi itu dikembalikan ke kita dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM perhotelan di Sumbar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, aspirasi dari PHRI akan menjadi pertimbangan kedepannya.
“Kita berharap ke depan Kota Padang dapat menjadi yang terbaik di semua sektor, termasuk pariwisata yang mencakup didalamnya industri perhotelan dan restoran,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.
Syafrial Kani mengakui, kekuatan suatu daerah juga tergantung dari kuatnya PAD-nya. Sehingga ada target yang ditetapkan dan mesti dicapai pemko.
“Dewan sebelum memproses ranperda ada ruang publik. Karena dari kita untuk kita bersama. Dalam pembahasan ranperda pajak dan restoran dilakukan sesuai alurnya. Namun apa usulan hari ini akan menjadi bahasan kedepannya, sehingga saat ada pembahasan terkait dari PHRI akan ikut didalamnya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris PHRI Sumbar, Elvis Syarif menambahkan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan sektor pariwisata. Apalagi pada tahun ini Sumbar akan menyongsong Visit Beautiful West Sumatra (VBWS) 2023.
“Selain kolaborasi, industri perhotelan harus meningkatkan pelayanan, kebersihan, juga promosi-promosi. Selain itu iven-iven berskala lokal yang kemudian nanti mempromosikan destinasi unggulan di Sumbar,” ujarnya. (*)