Ia menegaskan, BPK merekomendasikan untuk kelanjutan pembangunan Main Stadium terlebih dahulu harus menyiapkan perencanaan, karena pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Sesuai rekomendasi BPK, jelas dia, harus disiapkan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah, dan ada target yang ditetapkan.
Nurnas menuturkan, rekomendasi BPK ini berpijak pada fakta bahwa pemerintahan Sumbar adalah dua lembaga yakni gubernur (pemprov), dan juga DPRD. Keberhasilan rencana pembangunan akan tercapai dengan kerja dua lembaga ini. Jika telah ada nota kesepatan bersama antara Pemprov dan DPRD, hal ini bisa menjadi acuan dalam penyusunan anggaran untuk program infrastruktur pada APBD tiap tahun.
“Jika pembangunan stadion utama ini memang jadi prioritas dari kepala daerah, tentunya memang harus ada perencanaan yang dibuat, konkritnya selesaikan apa yang direkomendasikan BPK tersebut,” ulasnya.
Lebih lanjut Nurnas mengatakan, kalaupun Pemprov mengusulkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Main Stadium melalui APBD, DPRD tidak akan bisa menganggarkan. Sebab jika DPRD mengesahkan anggaran, sementara perencanaan belum disiapkan oleh Pemprov, sama halnya DPRD tidak patuh atas apa yang direkomendasikan BPK, ini tentu bertentangan dengan fungsi yang dimiliki DPRD yang salah satunya terkait pengawasan.
“Jadi gubernur harus membaca secara baik apa yang direkomendasikan BPK. Jangan sampai ada alasan, ini era pemerintahan sebelumnya, ini bukan tentang Gubernur Mahyeldi atau Irwan Prayitno, tapi tentang Pemerintah Provinsi Sumbar,” tukasnya.
Sehubungan dengan hal ini, rekomendasi dan laporan LHP BPK terkait pembangunan telah diserahkan pada gubernur dan Ketua DPRD pada 7 Mei 2021 dengan nomor: 8/S-HP/XVIII.PDG/05/2021, yakni pemeriksaan BPK perihal laporan hasil kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah Sumbar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf menyebut, proses pembangunan Main Stadium terkendala lantaran anggaran. Menurutnya, butuh anggaran sekitar Rp800 miliar untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang menelan kebutuhan anggaran secara total, hingga Rp1,6 triliun itu. (*)
