“Apa ini ada izin dalam bentuk dokumen yang melibatkan persetujuan pemprov untuk mengajukan izin,” katanya.
Ia mengatakan status perjanjian kan BOT dan tertulis di sana Pemprov mendapatkan keuntungan 20 persen dan 80 persen untuk PT Grahamas.
“Dengan utang ini tentu kompensasi yang diterima pemprov akan lebih kecil, harusnya ada izin dari pemprov agar PT Grahamas meminjam uang,” kata dia.
Ia menyayangkan dampak peminjaman ini membuat hak yang harus diterima Sumbar menjadi pendapatan asli daerah semakin berkurang sementara pajak yang dibayarkan Novotel ke Bukittinggi mencapai Rp3 miliar setahun. “Jangan-jangan potensi pendapatan yang didapatkan Sumbar lebih besar dari yang didapatkan saat ini
Ketua fraksi Golkar Zulkenedi Said menambahkan pemanggilan ini sangat rasional dan buka karena rasa ketidaksukaan namun ini merupakan tugas DPRD Sumbar dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah.
“Kita diberi amanah undang-undang mendorong pemerintah daerah menggali potensi sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal,” katanya.
