HALUANNEWS, JAKARTA – Demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Senin (28/03/22) gagal bertemu Presiden Joko Widodo. Namun demikian, BEM SI akhirnya menyampaikan tuntutan ke istana melalui Kantor Staf Kepresidenan.
BEM SI memberi pihak Istana 14 hari untuk menjawab tuntutan mereka, di antaranya stabilitas harga minyak goreng. Kantor Staf Presiden yang menemui massa pun mengaku akan menyampaikan itu.
“Hari ini menjadi tanggung jawab orang yang menemui kita terkait enam tuntutan kami. Kami kasih waktu 14 hari, kawan-kawan,” seru Koordinator BEM SI Lufhfi Yufrizal dari atas mobil komando, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dikuti dari CNNIndonesia.com, Senin (28/3).
“Hari ini kami sampaikan kecewa kepada Presiden Jokowi karena enggan menemui rakyatnya,” cetus dia.
Ada enam tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pertama, menuntut pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok.
Kedua, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Perdagangan M. Luthfi. Kemudian yang ketiga, BEM SI juga menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu 2024.
Keempat, menolak segala upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan presiden.
Kelima, mereka juga mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah (Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 23 dan Pasal 36) serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi dan kebencanaan.
Terakhir, mahasiswa mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya,” ujar Kaharudin.
Dalam demo itu, massa BEM SI ditemui oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Tuturoong. Ia mengatakan pihaknya telah mendengarkan seluruh tuntutan mahasiswa dan akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Kepala Staf Presiden Moeldoko.
“Kantor Staf Presiden sudah menemui rekan-rekan mahasiswa, sudah menyampaikan tuntutannya, terkait soal kelangkaan minyak, IKN, dan soal konstitusi,” ujar dia, di lokasi, Senin (28/3).
“Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dan kami tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu, saya kira sudah cukup mendengarkan itu nanti kami sampaikan kepada pimpinan,” paparnya.
Diketahui, masalah ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng menjadi masalah di banyak daerah. Kaum emak, terutama, ramai-ramai mengantre untuk mendapatkan sembako murah.
Di saat yang sama, para elite politik lebih sibuk mengurusi wacana penundaan Pemilu 2024 yang diduga kuat untuk memperpanjang kekuasaan rezim saat ini. (*)