HALUANNEWS, TANJUNG PINANG – Rombongan Forum Wartawan Parlemen Provinsi Sumatra Barat (FWP-SB) melakukan studi tiru ke kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Kamis (31/3/2022). Pada pertemuan itu, membahas soal penguatan kerja sama media kembali mengemuka.
Rombongan wartawan yang dipimpin langsung oleh Ketua FWP-SB, Novrianto dan didampingi Kasubag Protokol dan Humas DPRD Sumbar, Dahrul Idris itu, diterima langsung oleh Isnaini Bayu Wibowo selaku Kasubag Umum dan Kehumasan Setwan DPRD Kepri.
Dahrul Idris mengatakan, tujuan studi tiru ini untuk melihat langsung bagaimana sistem kerja sama yang dibangun oleh Sekretariat DPRD Kepri dengan sejumlah media lokal yang ada di Kepri, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Semoga setelah adanya kunjungan ini, ada manfaat yang dapat kita ambil dalam upaya memperkuat kemitraan wartawan dengan sekretariat DPRD di dua provinsi,” ujar Idris.
Sementara itu, Bayu Bowo mengatakan bahwa sejauh ini di DPRD Kepri belum terbentuk sebuah lembaga yang mewadahi wartawan, seperti halnya FWP-SB yang ada di DPRD Sumbar.
“Di Kepri, sejauh ini memiliki media yang sangat banyak, khususnya media online. Namun kami di pihak DPRD, agak kesulitan melakukan kerja sama media mengingat belum adanya regulasi yang jelas dari Dewan Pers terkait verifikasi media, karena belum ada Petunjuk Pelaksanaan (PP),” ujar Bowo.
Meski begitu, Bowo mengatakan bahwa saat ini, pihak Sekretariat DPRD Kepri masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kerja sama media agar regulasinya jelas.
“Kita memang berharap, pergub ini bisa segera terbit agar kerja sama dengan media lebih jelas dan terarah. Saat ini, kerja sama yang kita bangun baru bersifat berdasarkan kegiatan,” kata Bowo.
Sedangkan mengenai FWP-SB sendiri, Novrianto Ucok menjelaskan bahwa forum itu lahir atas keinginan sejumlah wartawan senior di Sumbar, agar ada forum silaturahmi bagi sesama wartawan yang bertugas meliput di DPRD Sumbar, serta mempermudah komunikasi antara wartawan peliput dengan pihak DPRD Sumbar, khususnya kalangan sekretariat.
“Alhamdulillah, sejak terbentuknya FWP-SB pada Tahun 1998 lalu, komunikasi dengan pihak dewan khususnya dengan sekretariat berjalan dengan baik. Khususnya koordinasi terkait liputan kegiatan DPRD secara kelembagaan,” ujar Ucok, sapaan akrab Novrianto di kalangan rekan media dan tokoh Sumbar.
Satu yang juga harus diperhatikan, lanjut Ucok, organisasi yang dibentuk sebaiknya juga dilengkapi dengan akte notarisnya, sehingga organisasi tersebut bisa lebih terarah dan punya kekuatan hukum.
“Dengan berbadan hukum, maka semua kegiatan tidak lagi terhamba. Terbukti, kami sudah membawa beberapa wartawan melakukan UKW ke LPDS Jakarta,” tuturnya. (*)