JAKARTA, HALUAN – Momentum penanganan pandemi yang terus menunjukkan perbaikan akan disambut dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang meningkat selama pandemi. Di Sumatra Barat (Sumbar) sendiri, jumlah penduduk miskin baru diperkirakan bertambah 16,57 ribu jiwa selama pandemi berlangsung.
Saat memberi sambutan secara virtual pada peringatan HUT Partai Golkar, Sabtu (23/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem yang meningkat selama pandemi termasuk salah satu agenda besar yang harus segera dituntaskan.
“Sejalan dengan membaiknya penanganan kesehatan, perekonomian bangsa Indonesia juga menggeliat ke arah positif. Ekonomi kita tumbuh, neraca perdagangan mengalami surplus, purchasing manajer indeks, manufaktur juga semakin membaik,” ujar Jokowi.
Meski demikian, Jokowi melihat di samping berbagai pertumbuhan positif tersebut, pemerintah memiliki sejumlah program-program prioritas yang harus segera diselesaikan. Di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, pembukaan lapangan-lapangan kerja baru, hingga penguatan UMKM.
“Kita masih memiliki banyak agenda strategis yang harus dituntaskan. Bagaimana kita mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrem, bagaimana kita mendorong tumbuhnya semakin banyak lapangan-lapangan kerja baru. Bagaimana kita mampu membuat UMKM kita naik kelas, agar UMKM semakin kuat dan tangguh pascapandemi ini,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pandemi Covid-19 telah memberikan banyak perubahan bagi pemerintahan, seperti memberikan repons cepat dan tepat dalam melindungi masyarakat dalam jangkauan yang cukup luas. Terutama pada masyarakat yang berada pada wilayah pelosok. Kemudian, katanya, ketahanan lembaga pemerintahan juga diuji untuk bisa melewati krisis yang terjadi akibat pandemi.
“Kita semuanya diuji pandemi dengan dua krisis global dalam waktu bersamaan, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, yang jarang terjadi sepanjang sejarah, dan untuk mengatasinya diperlukan tindakan yang luar biasa, pemerintah diuji, semua diuji, apakah bisa mengatasi ini dengan baik,” ujarnya lagi.
Terpisah, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyatakan, pemberantasan tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat tak bisa hanya mengandalkan pemberian bantuan sosial (bansos). Lebih dari itu, perlu kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.
“Kita tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin, dikutip dari wapresri.go.id, Minggu (24/10).
Menurut Ma’ruf, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengembangkan industri dan produk halal Indonesia. Khususnya yang berskala UMKM. Sementara secara sektoral, pengembangan industri halal utamanya bisa dimulai dari sektor makanan dan minuman serta pertanian. Sebab, kedua sektor ini selalu tumbuh positif di era pandemi dan permintaan akan produk halal semakin tinggi.
“Kemudian, pemerintah juga memberi dukungan dalam bentuk pembukaan peluang ekspor dan kolaborasi serta integrasi usaha besar dengan koperasi dan UMKM. Kendati begitu dukungan ini perlu juga dari swasta. Misalnya, dukungan pembiayaan syariah dari bank,” katanya lagi.
Kemiskinan di Sumbar
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy menyebutkan, selama pandemi Covid-19 berlangsung, jumlah penduduk miskin baru di Sumbar pun bertambah sekitar 16,57 ribu jiwa. Tambahan itu membuat angka kemiskinan meningkat dari 6,40 persen menjadi 6,56 persen.
“Di samping angka kemiskinan itu, indikator ekonomi makro lainnya adalah laju inflasi di Sumbar yang pada triwulan IV tahun 2021 tercatat sebesar 2,11 persen (yoy). Ini lebih tinggi ketimbang laju inflasi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 0,16 persen (yoy),” ujar Audy.
Audy menerangkan, dengan memperhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tersebut, maka Pemprov Sumbar telah merumuskan beberapa arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi Sumbar tahun 2022. Namun ia menekankan, bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) 2022 juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus Covid-19.
“Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta ketimpangan pendapatan daerah,” kata Audy lagi.
Terkait tingkat kemiskinan ini, Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin paripurna istimewa Hari Jadi Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Kota Padang, Jumat (1/10) juga mengatakan, bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Sumbar yang perlu dibenahi secara bersama-sama.
“Angka kemiskinan saat ini masih terbilang cukup tinggi, berkisar pada 6,56 persen. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 6,88 persen, dan indeks daya saing daerah berada pada urutan terbawah di Pulau Sumatera dengan skor 0.0208. Padahal, Sumbar dahulu dikenal sebagai pusat industri otak yang melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas,” ucap Supardi. (h/sdq/isq)