PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumatera Barat terus menggerakan perangkat pemerintahan di nagari untuk mendorong percepatan pengentasan stunting. Seperti di Kabupaten Pasaman dengan menggerakan kader posyandu dalam menurunkan prevalensi kasus gagal tumbuh pada anak tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diwakili Sekretaris DPMD Amriman mengatakan kader Posyandu sangat strategis perannya dalam pelayanan yang berdampak untuk peningkatan kesehatan masyarakat, dan tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Parameternya antara lain adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dan penurunan angka stunting.
Ia menambahkan dalam rangka mewujudkan Sumbar madani, unggul dan berkelanjutan, maka target penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu yang penting. Target penurunan stunting secara nasional adalah 11 persen pada tahun 2024. Kondisi prevalensi stunting Sumbar tahun 2022 adalah 25,2 persen dan naik 1,9 persen dari tahun 2021.
“Alhamdulillah, yang menggembirakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Pasaman mengalami penurunan. Dari 30,2 persen tahun 2021 menjadi 28,9 persen tahun 2022, sehingga terjadi penurunan sebesar 1,3 persen. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran para peserta Bimtek ini yang berasal dari Kabupaten Pasaman,” kata Amriman.
Ia mengatakan, pencapaian merupakan hasil dari kerja sama semua pihak, salah satunya adalah peran Kader Posyandu dengan kegiatan dan layanannya. “Capaian ini jangan membuat lengah, tetapi tetap harus waspada pada keluarga berisiko stunting sehingga program preventif, intervensi spesifik dan sensitif tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut Amriman, posyandu dengan tujuh langkah layanan prioritas memberikan kontribusi besar dalam penurunan angka stunting. Dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dengan pengisian kurva KMS, maka bayi dan balita yang mengalami permasalahan pertumbuhan dapat dideteksi sedini mungkin sehingga tidak terjadi kasus stunting.
