BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengungkapkan masih tingginya kasus pencurian aset perkeretaapian di Sumatera Barat. Sehingga diperlukan sinergitas yang lebih kuat untuk menjaga aset milik negara tersebut.
Salah satunya melalui penyuluhan regulasi perkeretaapian DJKA Kemenhub di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (24/5) kemarin. Kegiatan ini merupakan upaya DJKA Kemenhub untuk menjaga aset barang milik negara yang diharapkan bisa menjadi salah satu langkah taktis menuju percepatan pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Dalam kegiatan itu, Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum, Yohn Ferry mengatakan, masih ada kendala dalam upaya peningkatan perekonomian melalui sektor transportasi kereta api. Kendala yang ditemukan Dirjen Perkeretaapian saat ini adalah maraknya kasus pencurian rel yang terjadi di beberapa titik yang ada di Sumatera Barat. “Laporan terakhir yang masuk ke kami, tujuh kilometer rel kami hilang,” kata Yohn Ferry.
Yohn Ferry mengatakan bahwa Dirjen Perkeretaapian ingin meningkatkan sinergitas bersama stakeholder, tokoh adat hingga seluruh lapisan masyarakat Sumbar. Langkah itu dipilih agar masyarakat dapat saling menjaga aset negara sebagai salah satu langkah pertumbuhan perekonomian yang akan berdampak langsung.
“Infrastruktur kereta api ini sangat penting. Saya membaca laporan BPS, ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dimulai dari lancarnya transportasi,” ujarnya.
Berdasarkan hal itu, Yohn Ferry mengharapkan, dengan terciptanya infrastruktur yang tidak bermasalah, akan berimbas langsung terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Erni Basri mengatakan, penyuluhan itu adalah tindak lanjut dari puluhan kasus pencurian rel yang terjadi di Sumbar belakangan ini.
“Ini kelanjutan dari sebelum-sebelumnya tentang pencurian aset di beberapa titik selang beberapa tahun terakhir ada 20 kali,” kata Erni.
Sebagai langkah konkrit, dirinya berharap sinergitas antara Dirjen Perkeretaapian dan pemerintah daerah dapat terjalin untuk sama-sama mencegah pencurian aset negara
Dengan terjalinnya sinergitas dan kolaborasi peran serta seluruh elemen masyarakat itu, kasus serupa diharapkan bisa diminimalisir atau bahkan dicegah.
Ia juga mengatakan, selain pencegahan pencurian aset negara itu, pihaknya juga telah menutup 300 perlintasan ilegal yang ada agar tidak menghambat arus transportasi perkeretaapian. Itu menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah percontohan dalam hal pertumbuhan perekonomian di sektor transportasi.
“Sumatera barat sampai saat ini menjadi pilot project, karena kita sudah menutup perlintasan tidak resmi sebanyak 300 titik, mudah-mudahan jauh lebih baik dan kereta kita lebih cepat dan aman di perjalanan,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Dirjen Perkeretaapian, di kawasan Danau Singkarak saja terdapat tujuh kilometer rel yang sudah tidak berada di tempatnya. Setelah dilakukan pergantian, kasus serupa kembali terjadi dengan hilangnya 35 ribu penambat rel. Selain itu, di Stasiun Padang Panjang, terdapat delapan alat pindah jalur kereta api yang juga telah dicuri. Akibat maraknya aksi pencurian itu, Negara diperkirakan telah mengalami kerugian hingga Rp 12 miliar lebih. (fzi).