“Yang tidak sehat itu tentu mengorbankan masyarakat banyak dan aktivis yang kritis dan berbeda pendapat dengan pemerintah. Oleh karena itu hadirnya jaringan pembela HAM Sumbar sangat penting,” ujar Indira.
Selain membuat komitmen bersama, organisasi masyarakat sipil Sumbar juga merumuskan langkah dan prosedur yang akan diterapkan bersama jika terjadi kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela HAM. Terlihat
“Jadi nantinya jaringan pembela HAM ini akan saling melindungi dan menjaga. Baik individu atau kelompok yang menyuarakan HAM,” ujar Indira.
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto mengatakan, pembela HAM banyak berkontribusi memajukan HAM di Indonesia, termasuk membantu pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya yang telah diatur dalam konstitusi.
“Dengan kenyataan itu, sepatutnya pemerintah melindungi Pembela HAM. Tetapi dalam banyak kasus, pembela HAM malah dijadikan musuh, pengganggu pembangunan dan investasi,” ujarnya.
Wengki menambahkan, pengusiran yang dialami para jurnalis di Sumbar beberapa waktu lalu, juga bentuk buruknya penerapan HAM.
“Padahal pers berperan penting menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Namun, ketika hak-hak tersebut dibela, maka Pembela HAM justru dilabeli dengan stigma “ditunggangi politik, ” ujar Wengki. (sdq)